Infografis
- Sebanyak 18 akademisi hukum pidana terkemuka Indonesia mengajukan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi untuk mendukung gugatan Hasto Kristiyanto terhadap Pasal 21 UU Tipikor
- Para ahli menilai pasal obstruction of justice tersebut merupakan "pasal karet" karena normanya kabur
- Mereka mendesak MK untuk membatasi tafsir pasal tersebut agar hanya berlaku untuk tindakan yang disertai niat jahat dan dilakukan dengan cara melawan hukum
Suara.com - 18 orang akademisi dan pakar hukum pidana dari berbagai universitas ternama di Indonesia turun gunung mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah ini diambil untuk mendukung uji materi yang diajukan Hasto Kristiyanto terhadap pasal obstruction of justice dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Para guru besar dan doktor hukum ini menilai Pasal 21 UU Tipikor yang menjadi landasan hukum delik merintangi penyidikan mengandung norma yang kabur, berbahaya, dan berpotensi menjadi alat kriminalisasi massal.
Dalam dokumen setebal puluhan halaman yang diserahkan ke MK pada Kamis (9/10/2025) itu, mereka membedah pasal yang dianggap sebagai "pasal karet" tersebut.
Sorotan utama tertuju pada frasa "mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung" dalam pasal tersebut. Menurut para ahli, frasa ini tidak memiliki batasan yang jelas dan melanggar asas fundamental hukum pidana, yaitu lex certa (rumusan harus jelas) dan lex stricta (tidak boleh ditafsirkan secara luas).
"Tidak ada parameter yang pasti mengenai perbuatan apa yang tergolong ‘tidak langsung’. Akibatnya, aparat penegak hukum bisa menafsirkan secara bebas bahkan terhadap tindakan yang sah seperti pengajuan praperadilan, nasihat advokat, atau sikap diam," kata Prof. Deni Setya Bagus Yuherawan dari Universitas Trunojoyo Madura dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, sebagaimana dilansir kantor berita Antara, Minggu (12/10/2025).
Kekaburan norma ini, menurut para akademisi, telah melahirkan praktik over-kriminalisasi yang mengancam kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Mereka juga menyoroti kejanggalan lain, yakni tidak adanya unsur "melawan hukum" dalam rumusan pasal tersebut. Hal ini membuka celah di mana tindakan legal seperti melakukan pembelaan diri di pengadilan justru bisa dipidana karena dianggap menghalangi penyidikan.
Ancaman pidananya pun dinilai tidak proporsional. "Pasal 21 bukanlah tindak pidana korupsi pokok, melainkan delik umum. Namun ancamannya justru paling berat, sehingga tidak proporsional," ujar Deni.
Deretan pakar hukum yang terlibat, termasuk Prof. Tongat dari Universitas Muhammadiyah Malang, Prof. Mahmutarom HR dari Universitas Wahid Hasyim, dan Prof. Rena Yulia dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, mendesak MK untuk memberikan tafsir yang membatasi penerapan pasal ini.
Solusi yang mereka tawarkan adalah agar pasal tersebut hanya dapat menjerat perbuatan yang disertai niat jahat (mens rea) dan dilakukan melalui cara-cara ilegal seperti kekerasan, intimidasi, atau penyuapan, sejalan dengan standar internasional dalam Konvensi PBB Antikorupsi (Article 25).
Baca Juga: Minta MK Hapus Uang Pensiun DPR, Lita Gading Dibalas Hakim: Mereka kan Kerja
"Pemberantasan korupsi harus berjalan dalam koridor hukum yang pasti, adil, dan proporsional. Norma yang kabur justru melemahkan keadilan dan membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan," tulis para pakar tersebut dalam amicus curiae itu.
Mengutip teori hukum dari Paul Scholten dan J.A. Pontier, mereka mengingatkan bahwa bahasa hukum tidak pernah netral. "Ketika aparat penegak hukum memiliki posisi dominan dalam menafsirkan bahasa norma pidana, peluang kriminalisasi akan terbuka lebar,".
