Keracunan MBG Masih Terjadi, JPPI Catat Ribuan Orang Jadi Korban dalam Sepekan

Suara.com - Kasus keracunan akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum berhenti. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, dalam sepekan terakhir periode 6–12 Oktober 2025, ada 1.084 korban baru dilaporkan jatuh sakit setelah mengonsumsi MBG.

Catatan JPPI, total korban keracunan MBG sejak awal tahun kini mencapai 11.566 anak.

“Setiap pekan ribuan anak tumbang karena MBG, tapi negara justru membiarkan dapur-dapur tetap beroperasi. Ini bukan sekadar kelalaian, ini adalah krisis tanggung jawab publik,” tegas Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji dalam keterangannya, Senin (13/10/2025).

Dalam sepekan kemarin, dua provinsi baru yakni Kalimantan Selatan dan Gorontalo ikut melaporkan kasus keracunan, padahal sebelumnya tidak pernah tercatat. Di Kalimantan Selatan, sebanyak 130 korban ditemukan di Kabupaten Banjar. Adapun di Gorontalo, kasus muncul di wilayah perkotaan.

Provinsi dengan jumlah korban terbanyak pada pekan lalu berasal dari Nusa Tenggara Timur dengan 384 korban di Timor Tengah Selatan, disusul Jawa Tengah sebanyak 347 korban di Karanganyar, Klaten, dan Salatiga.

Jika dihitung sejak Januari hingga 12 Oktober 2025, lima provinsi dengan korban keracunan MBG tertinggi adalah Jawa Barat (4.125 korban), Jawa Tengah (1.666 korban), DIY (1.053 korban), Jawa Timur (950 korban), dan Nusa Tenggara Timur (800 korban).

JPPI menyebut, Jawa Timur dan NTT mengalami lonjakan signifikan. Kedua provinsi itu sebelumnya tidak termasuk lima besar per 30 September 2025, namun kini melonjak tajam, menunjukkan lemahnya pengawasan mutu di lapangan.

Lebih mencemaskan, JPPI menemukan bahwa korban kini tidak hanya berasal dari kalangan siswa. Guru, balita, ibu hamil, hingga anggota keluarga lain turut menjadi korban. Paket makanan yang dibawa pulang dari sekolah atau disalurkan ke posyandu menyebabkan keracunan merembet ke rumah tangga, seperti dilaporkan di Bima, Ketapang, dan Timor Tengah Selatan.

“JPPI menilai, BGN gagal menjalankan prinsip dasar tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Anggaran ratusan triliun digelontorkan tanpa payung hukum yang jelas, sementara ribuan anak jadi korban percobaan kebijakan yang belum matang,” kritik Ubaid.

JPPI juga menyoroti konflik kepentingan dalam pengelolaan dapur MBG. Menurut lembaga ini, sejumlah dapur dikelola oleh pihak yang seharusnya mengawasi atau menegakkan hukum atas program tersebut.

“Bagaimana mungkin Polri menindak dapur yang mereka kelola sendiri? DPR mengawasi proyek yang dikerjakan oleh timnya sendiri? Bahkan dapur-dapur di bawah BGN terafiliasi dengan TNI,” ujar Ubaid.

Selain mendesak penuntasan persoalan tata kelola, JPPI meminta pemerintah untuk menghentikan seluruh operasi dapur MBG secara sementara. Audit independen disebut perlu dilakukan sebelum program kembali dijalankan.

“Menjalankan program dengan ribuan korban setiap minggu adalah bentuk kelalaian sistemik yang mendekati kejahatan kebijakan," kritik Ubaid.