Anggota Komisi IX DPR RI Meminta Ada Kelanjutan Program Magang Nasional: Jangan Sampai Mubazir

Selasa, 14 Oktober 2025 | 10:52 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Meminta Ada Kelanjutan Program Magang Nasional: Jangan Sampai Mubazir
Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, di Jakarta. [Suara.com/Dian Rosmala]
Baca 10 detik
  • Program yang menargetkan 20.000 peserta pada tahun 2025 ini dinilai sebagai bagian penting dari pendidikan vokasi.
  • Program ini diprioritaskan bagi para lulusan satu tahun lalu dan akan ditempatkan atau dididik di perusahaan BUMN serta swasta.
  • Irma menekankan bahwa program ini tidak boleh berhenti hanya sampai pada tahap magang yang hanya berlangsung selama enam bulan.

Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, memberikan apresiasi terhadap program Magang Nasional yang digagas oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Program yang menargetkan 20.000 peserta pada tahun 2025 ini dinilai sebagai bagian penting dari pendidikan vokasi untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja muda, guna memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja baik di tingkat nasional maupun internasional.

"Alhamdulillah, pemerintah sudah mengucurkan anggarannya dan kami di Komisi IX juga sudah menyetujui anggaran tersebut," ujar Irma kepada wartawan dikutip Selasa (14/10/2025).

Program ini, lanjut Irma, diprioritaskan bagi para lulusan satu tahun lalu dan akan ditempatkan atau dididik di perusahaan BUMN serta swasta, dengan uang saku setara Upah Minimum Regional (UMR) di setiap provinsi.

Dukungan penuh juga datang dari Presiden, yang bahkan meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk menambah kuota hingga 100 ribu peserta.

Namun, Irma menekankan bahwa program ini tidak boleh berhenti hanya sampai pada tahap magang yang hanya berlangsung selama enam bulan. Ia mendesak agar ada kelanjutan yang jelas setelah program magang selesai.

"Penyerapan hasil magang harus disambut oleh perusahaan-perusahaan dan kementerian-kementerian, juga oleh BP2MI agar hasil magang tidak mubazir," tegasnya.

Komisi IX DPR RI akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap program ini melalui Kementerian Ketenagakerjaan.

Selain itu, laporan dari masyarakat sipil juga akan menjadi perhatian terkait penempatan yang transparan dan bebas dari pungutan liar dalam proses rekrutmen.

Baca Juga: Program Magang Nasional Dibuka 15 Oktober, Pemerintah Jamin Gaji UMP

Pengawasan juga akan difokuskan pada penempatan peserta magang di perusahaan-perusahaan, untuk memastikan bahwa ilmu yang mereka pelajari benar-benar bermanfaat dan menghasilkan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja.

"Kami akan mengontrol penempatan peserta magang di perusahaan-perusahaan agar yang mereka pelajari betul-betul bermanfaat dan outputnya skill yang dibutuhkan pasar tenaga kerja nasional dan internasional," pungkasnya.

×
Zoomed

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI