Dasco Ungkap Suka Duka Reses Anggota DPR, Nanti Bisa Dipantau Langsung Lewat Aplikasi

Suara.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkap pengakuan mengejutkan, di tengah sorotan publik terhadap kenaikan dana reses legislator, yang belakangan ternyata salah transfer.

Dasco mengungkap fakta di lapangan bahwa para wakil rakyat tidak jarang harus merogoh kocek pribadi alias 'nombok', untuk memenuhi aspirasi dan permintaan konstituen di daerah pemilihan (dapil) mereka.

Fenomena ini terjadi selama masa reses, periode saat anggota dewan kembali ke dapil masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat, melakukan bakti sosial, dan melaporkan kinerjanya.

Namun, realitas di lapangan ternyata jauh lebih kompleks dari sekadar pertemuan formal.

Menurut Dasco, beragam permintaan kerap diterima anggota dewan saat turun ke dapil.

Permintaan tersebut tidak selalu bersifat programatik, tetapi juga menyangkut kebutuhan mendesak masyarakat seperti pembangunan fasilitas umum yang tak terduga.

Selain itu, ada biaya operasional non-resmi yang harus ditanggung, termasuk untuk mengelola tim yang membantu kelancaran kegiatan di daerah.

"Itu termasuk tim sukses. Tiap anggota DPR punya tim itu yang tak digaji dalam kegiatan-kegiatan saat reses. Mereka ini kan harus dikasih uang saku," kata Dasco, Selasa (14/10/2025).

Banjir permintaan dari konstituen dan biaya tak terduga inilah, yang menurutnya menjadi penyebab utama anggota dewan harus mengeluarkan dana pribadi di luar alokasi resmi yang disediakan negara.

"Bisa nombok juga kadang-kadang. Tidak semua biaya kegiatan formal dapat dimasukkan dalam aplikasi, itu yang harus ditanggung masing-masing anggota."

Menyadari perlunya akuntabilitas di tengah besarnya anggaran yang digelontorkan, pimpinan DPR tengah menggodok solusi berbasis teknologi.

Dasco mengungkapkan, DPR sedang dalam proses penyiapan aplikasi khusus yang dapat diakses publik.

Aplikasi ini dirancang untuk menjadi platform laporan kegiatan setiap anggota dewan selama masa reses.

Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memungkinkan publik serta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memantau langsung aktivitas para wakil rakyat.

Dasco menegaskan bahwa pengembangan aplikasi ini sedang dikebut agar bisa segera digunakan.