DPR Akan Panggil Trans7, Cucun: Jangan Demi Rating Malah Memecah Belah Bangsa

Suara.com - Ruang publik media penyiaran kembali memanas setelah program Xpose Uncensored di stasiun televisi Trans7 menuai badai kecaman karena dinilai melecehkan kiai dan Pondok Pesantren Lirboyo.

Reaksi keras datang dari parlemen, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengecam tayangan tersebut dan berencana memanggil jajaran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), hingga manajemen Trans7.

Episode yang menjadi sorotan publik ini menampilkan narasi dan visual yang dianggap menciptakan stereotip negatif terhadap kehidupan pesantren.

Salah satu segmennya bahkan diberi judul provokatif: “Santrinya minum susu aja kudu jongkok, emang gini kehidupan di pondok?”.

Potongan video yang viral di media sosial ini sontak memicu kemarahan warganet, terutama dari kalangan santri dan alumni pesantren, hingga melahirkan tagar #BoikotTrans7 yang menggema di platform X (dulu Twitter) sejak Senin (13/10) malam.

Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan, tayangan tersebut tidak hanya melanggar etika sosial, tetapi juga berisiko mengganggu persatuan bangsa.

Menurutnya, media massa memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keharmonisan, bukan justru menyulut perpecahan.

“Kita semua harus menjaga ruang publik dari narasi-narasi yang bisa melukai perasaan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan simbol keagamaan," kata Cucun, Rabu (15/10/2025).

Dia melanjutkan, "Media seharusnya menjadi perekat bangsa, bukan malah menjadi alat penggiring opini yang bisa memecah belah atau menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” kata dia lagi.

Legislator dari Dapil Jawa Barat II ini mensinyalir adanya unsur kesengajaan dalam membangun narasi yang menyesatkan lewat judul dan konten tayangan tersebut.

"Kalau hemat saya, ditilik dari judul tayangannya, ada unsur kesengajaan dalam membangun narasi yang menyesatkan. Artinya hal ini bisa masuk ke dalam ranah penghasutan," ujar Cucun.

Sebagai Pimpinan DPR yang mengoordinasikan bidang kesejahteraan rakyat, termasuk isu agama, Cucun memastikan akan menggunakan fungsi pengawasan DPR untuk menindaklanjuti persoalan ini.

Pemanggilan pihak terkait menjadi langkah konkret untuk meminta pertanggungjawaban.

“Kami DPR tentunya memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap isu yang meresahkan masyarakat. Kami akan panggil perwakilan dari Komdigi, KPI, dan Trans7 itu sendiri. Kita akan beraudiensi terkait persoalan ini,” ungkapnya.

Gelombang Protes Meluas, PBNU Siap Tempuh Jalur Hukum