DPR Akan Panggil Trans7, Cucun: Jangan Demi Rating Malah Memecah Belah Bangsa

Kecaman tidak hanya datang dari DPR. Gelombang protes yang lebih besar datang dari berbagai organisasi massa Islam.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, menyatakan akan menempuh jalur hukum.

Gus Yahya, sapaan akrabnya, menginstruksikan Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum PBNU untuk mengambil langkah hukum yang diperlukan.

“Tayangan Trans7 itu isinya secara terang-terangan melecehkan bahkan menghina pesantren, menghina tokoh-tokoh pesantren yang sangat dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama,” ujar Gus Yahya dalam keterangannya.

Reaksi keras juga ditunjukkan oleh Himpunan Alumni Santri Lirboyo (Himasal) dan Gerakan Pemuda (GP) Ansor yang menuntut permintaan maaf secara terbuka dan penarikan konten tersebut dari semua platform.

Trans7 Akui Teledor dan Minta Maaf

Menghadapi tekanan publik yang masif, manajemen Trans7 akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.

Melalui akun media sosial resminya, pihak Trans7 mengakui adanya keteledoran dan kurangnya ketelitian dalam proses produksi program tersebut.

“TRANS7 dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap Kyai dan Keluarga, para Pengasuh, Santri, serta Alumni Pondok Pesantren Lirboyo," tulis pernyataan resmi tersebut.

Pihak stasiun TV berjanji menjadikan insiden ini sebagai pelajaran berharga agar tidak kembali menayangkan pemberitaan yang tidak relevan terkait kehidupan ulama dan pesantren.

Meski permintaan maaf telah dilayangkan, proses di DPR dan KPI tampaknya akan terus berjalan.

Cucun menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak menjadi preseden buruk bagi ekosistem penyiaran di Indonesia.

“Jangan karena mau mengejar rating, lalu dibuatlah konten yang memecah belah. Ini yang tidak boleh. Kita akan bicarakan nanti dalam pertemuan,” tutupnya.