Prabowo Didesak Bagi Tanah 2 Hektare per Petani, Swasembada Pangan Tak Cukup dengan Food Estate

Enam Tuntutan SPI

Pemerintah menerima 12 perwakilan dari Serikat Petani Indonesia (SPI) untuk beraudensi terkait aksi yang digelar dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional. Sebanyak enam permohonan telah disampaikan oleh perwakilan serikat petani.

Mewakili pemerintah dalam menerima audensi di kantor Kementerian Sekretariat Negara adalah Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro. Selain itu Menteri UMKM dan Wakil Menteri Perindustrian turut hadir.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih mengatakan permohonan yang mereka sampaikan telah didengar dan diterima oleh perwakilan pemerintah yang ditunjuk langsung presisen.

Garis besar permohonan, yakni petani menuntut dilakukannya reforma agraria secara total.

"Ya, kita menuntut reforma agraria yang sesungguhnya sudah punya dasar kekuatan hukum yang kuat," kata Henry, Rabu (24/9/2025).

Meski sudah melakukan audensi dengan perwakilan pemerintah, Serikat Petani Indonesia berharap besar agar Prabowo bisa menerima mereka untuk mendengarkan secara langsung sejumlah permohonan dalam aksi Hari Tani Nasional.

"Kita juga berharap agar presiden bisa menemui kita paling lambat Minggu depan supaya aspirasi kita ini bisa langsung diterima oleh presiden," kata Henry.

Ada enam permohonan atau tuntutan yang telah disampaikan Serikat Petani Indonesia dalam audensi bersama Kementerian Sekretariat Negara

Pertama, Serikat Petani Indonesia meminta Presiden Prabowo menyelesaikan konflik-konflik agraria yang terjadi di Indonesia, baik yang dialami oleh anggota Serikat Petani Indonesia maupun yang bukan anggota yang masih berlangsung hari ini. 

"Dan juga supaya menghentikan berbentuk kekerasan, intimidasi maupun yang lainnya terhadap petani Indonesia," kata Henry.

Kedua, Serikat Petani Indomesia menyerukan dan berharap kepada Presiden Prabowo agar tanah-tanah objek reforma agraria yang berasal dari tanah perkebunan maupun kehutanan untuk segera dibagikan kepada petani.

"Dan saat ini penertiban kawasan hutan yang dilakukan oleh Satgas PKH itu, supaya jangan mengambil tanah-tanah yang dikuasai petani. Justru harusnya tanah-tanah yang dikutipkan itu dibagikan kepada petani," kata Henry.

Ketiga, Serikat Petani Indonesia berharap Presiden Prabowo melakukan revisi terhadap Perpres Reforma Agraria Nomor 62 Tahun 2023.

"Sesuai dengan perubahan-perubahan yang ada dalam pemerintahan yang ada sekarang ini, supaya juga percepatan reforma agraria itu benar-benar bisa dilaksanakan," ujar Henry.

Keempat, Serikat Petani Indonesia memohon kepada Presiden Prabowo agar revisi Undang-Undang Pangan dengan benar-benar untuk menegakkan kedualatan pangan di Indonesia.

"Justru harus menghindarkan ketergantungan pangan, menghindarkan impor pangan yang begitu besar ke Indonesia. Demikian juga kita berharap agar revisi Undang-Undang Kehutanan itu, adalah untuk melaksanakan reforma agraria, memastikan tanah kepada petani dan masyarakat adat kita," kata Henry.

Kelima, Serikat Petani Indonesia mendesak pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja. Alasannya karena mereka menganggap Undang-Undang Cipta Kerja bukan menciptakan lapangan kerja, namun sebaliknya.

"Justru sekarang orang semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan, membuat ketergantungan impor pangan yang begitu besar, dan juga menyebabkan banyak tanah-tanah petani yang dirampas oleh perusahaan-perusahaan besar. Jadi ini yang kita harapkan," kata Henry.

Keenam, Serikat Petani Indonesia menuntut pemerintah segera membentuk Dewan Reforma Agraria Nasional.

"Karena ini supaya sejalan dengan program-program pemerintah yang kuat sekarang ini, untuk menyiapkan makan bergizi gratis, untuk membangun Koperasi Desa Merah Putih, dan juga program-program lainnya supaya bisa didukung,

"Ini harus dilaksanakan reforma agraria dengan membentuk Dewan Reforma Agraria Nasional dan Dewan Kejahteraan Nasional untuk Petani karena ini penting sekali. Sebab tanpa ada Dewan ini, kejahteraan petani dan reforma agraria itu tidak bisa dilaksanakan," ujar Henry.

Serikat Petani Indonesia berharap semua permohonan yang telah disampaikam bisa ditindaklanjuti pemerintah segera mungkin, sebelum pemerintah Prabowo genap berusia satu tahun.

"Kita berharap sebelum pemerintahan ini genap satu tahun ya, sudah bisa ada pembahasan yang lebih lengkap lagi. Karenanya kita berharap presiden agar segera membentuk Dewan Reforma Agraria Nasional tadi. Segera ya, misalnya Minggu depan, sebelum satu tahun pemerintahan Prabowo ini," kata Henry.