Sawah Baru di Tanah Laut Siap Dongkrak Produksi Padi Kalsel, Kementan Perkuat Mekanisasi Pertanian

Fabiola Febrinastri, RR Ukirsari Manggalani

Kamis, 16 Oktober 2025 | 14:46 WIB
Sawah Baru di Tanah Laut Siap Dongkrak Produksi Padi Kalsel, Kementan Perkuat Mekanisasi Pertanian
Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi lahan yang sangat luas, namun sebagian besar belum termanfaatkan secara optimal (Dok: Kementan)

Suara.com - Dalam upaya mempercepat terwujudnya Swasembada Pangan, Energi, dan Air sebagaimana arahan Presiden sesuai yang tertuang dalam Inpres Nomor 14 Tahun 2025, pemerintah terus mendorong pembangunan pertanian di berbagai daerah potensial. Salah satu wilayah yang menjadi fokus program strategis ini adalah Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi lahan yang sangat luas, namun sebagian besar belum termanfaatkan secara optimal. Melihat peluang besar ini, pemerintah pusat menggulirkan program cetak sawah seluas 30.000 hektare di Kalimantan Selatan, di mana 4.056 hektare di antaranya berlokasi di Kabupaten Tanah Laut. Melalui program ini, lahan-lahan tidur diharapkan dapat diubah menjadi lahan produktif yang siap ditanami padi dengan dukungan mekanisasi pertanian modern.

Kebutuhan akan program cetak sawah di Tanah Laut menjadi semakin mendesak seiring meningkatnya alih fungsi dan alih komoditas lahan setiap tahun. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya luas sawah produktif di wilayah tersebut. Saat ini, luas baku sawah Tanah Laut mencapai 27.115 hektare, dengan Indeks Pertanaman (IP) padi yang masih di bawah 200. Melalui kegiatan Cetak Sawah Rakyat, pemerintah menargetkan peningkatan IP agar lahan dapat dimanfaatkan secara lebih intensif dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk dukungan konkret, di Kabupaten Tanah Laut telah disalurkan 693 unit alat dan mesin pertanian (alsintan) pra panen yang terdiri dari traktor roda dua dan empat, traktor crawler, rice transplanter, pompa air, hingga handsprayer. Kehadiran alsintan ini diharapkan mampu mempercepat proses pengolahan lahan, menghemat tenaga kerja, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian.

Sekretaris Direktorat Jenderal Prasaran dan Sarana Pertanian (Sesditjen PSP) sekaligus Penanggung Jawab kegiatan akselerasi swasembada pangan wilayah Kalimantan Selatan Mulyono mengungkapkan bahwa mekanisasi adalah kebutuhan mendesak dalam sistem pertanian modern, terutama di daerah dengan potensi lahan yang luas seperti Tanah Laut.

“Mekanisasi pertanian adalah kunci keberlanjutan. Dengan keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya lahan di Tanah Laut, penggunaan alsintan menjadi solusi yang tidak bisa ditunda. Tanpa mekanisasi, mustahil kita bisa menjaga produktivitas secara berkelanjutan,” tegas Mulyono, Kamis (16/10/2025).

Selain dukungan alsintan, pemerintah juga memperkuat kelembagaan petani agar lahan hasil cetak sawah dapat dikelola secara efisien dan berkesinambungan. Melalui wadah seperti Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan Brigade Pangan, petani didorong untuk mengelola alsintan secara kolektif sehingga pemanfaatan alat lebih optimal dan berkelanjutan dari musim ke musim.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pada kesempatan sebelumnya menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional. Ia menilai program cetak sawah dan optimasi lahan sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan jangka panjang terutama pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi besar.

“Kita menargetkan Indonesia kembali swasembada pangan dalam waktu dekat. Daerah harus menjadi motor penggerak. Kalau optimalisasi dan cetak sawah berjalan bertahap selama tiga tahun, swasembada yang kita capai nanti akan berkelanjutan,” ujar Mentan Amran.

baca juga

Dengan sinergi antara program cetak sawah, mekanisasi modern, dan kelembagaan petani yang kuat, Kabupaten Tanah Laut diharapkan menjadi model pertanian berkelanjutan di Kalimantan Selatan pertanian yang produktif, efisien, dan berdaya saing untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan Indonesia.***

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Setahun Pemerintahan Presiden Prabowo, DPR Sebut Kebijakan Pangan Arahnya Tepat Sejahterakan Petani

Setahun Pemerintahan Presiden Prabowo, DPR Sebut Kebijakan Pangan Arahnya Tepat Sejahterakan Petani

Bisnis | Kamis, 16 Oktober 2025 | 13:34 WIB

Kinerja Kementan Bikin Publik Optimis Pangan Nasional Aman, Swasembada di Depan Mata

Kinerja Kementan Bikin Publik Optimis Pangan Nasional Aman, Swasembada di Depan Mata

Bisnis | Sabtu, 11 Oktober 2025 | 12:19 WIB

Litbang Kompas: Masyarakat Puas dengan Kinerja Kementan, Produksi Meningkat, Stok Beras Berlimpah

Litbang Kompas: Masyarakat Puas dengan Kinerja Kementan, Produksi Meningkat, Stok Beras Berlimpah

Bisnis | Sabtu, 11 Oktober 2025 | 10:36 WIB

Berdasar Survei Litbang Kompas, 71,5 Persen Publik Puas dengan Kinerja Kementan

Berdasar Survei Litbang Kompas, 71,5 Persen Publik Puas dengan Kinerja Kementan

Bisnis | Jum'at, 10 Oktober 2025 | 19:27 WIB

Percepat Swasembada Pangan, Mentan Pastikan Indonesia Siap Hentikan Impor Beras

Percepat Swasembada Pangan, Mentan Pastikan Indonesia Siap Hentikan Impor Beras

Bisnis | Kamis, 09 Oktober 2025 | 20:23 WIB

Perencanaan dan e-RDKK yang Tepat Jadi Kunci Optimalisasi Penyerapan Pupuk Subsidi di Aceh

Perencanaan dan e-RDKK yang Tepat Jadi Kunci Optimalisasi Penyerapan Pupuk Subsidi di Aceh

Bisnis | Rabu, 08 Oktober 2025 | 20:11 WIB

Terkini

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

Lifestyle | Kamis, 17 September 2026 | 02:04 WIB

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

×