Setahun Prabowo-Gibran: Mahasiswa UI Geruduk Patung Kuda, Ini 8 Tuntutan 'Asta Cita Rakyat'

Suara.com - Sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia (UI) menggelar aksi unjuk rasa memperingati satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Aksi tersebut berlangsung di sekitar kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin (20/10/2025).

Kepala Departemen Kajian BEM UI 2025, Dialo, menyampaikan bahwa mereka membawa delapan tuntutan rakyat, atau yang disebut "Asta Cita Rakyat."

“Aksi hari ini mengangkat tajuk 'Cukup Satu Tahun, Cukup Satu Tahun Penderitaan, Cukup Satu Tahun Penindasan'. Dan kami membawa Asta Cita Rakyat, atau delapan tuntutan rakyat,” kata Dialo saat ditemui di lokasi.

Dialo menjelaskan, delapan tuntutan itu di antaranya meliputi:

1. Hentikan represifitas dan kriminalisasi terhadap seluruh rakyat Indonesia serta bebaskan semua massa aksi.
2. Cabut komando teritorial TNI dan laksanakan reformasi Polri.
3. Wujudkan sistem ekonomi progresif yang pro-rakyat.
4. Wujudkan demokrasi sejati yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.
5. Reforma agraria sejati dan hadirkan ekososialisme yang berkelanjutan.
6. Pendidikan gratis yang berkualitas.
7. Ciptakan kesehatan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat.
8. Cabut kebijakan anti-rakyat dan tegakkan hukum berkeadilan.

Menurut Dialo, salah satu hal yang harus dievaluasi dari pemerintahan Prabowo-Gibran adalah tindakan represif aparat terhadap massa aksi.

“Yang pertama, dalam tuntutan yang pertama kami mengangkat 'Hentikan represifitas dan kriminalisasi terhadap massa aksi',” ujarnya.

“Karena hingga saat ini banyak kawan-kawan kita, banyak teman-teman kita yang ditahan di Polda, yang ditahan oleh pihak kepolisian atas tuduhan-tuduhan makar, atas tuduhan provokasi yang mana tidak ada provokasi," tuturnya.

"Mereka dikriminalisasi seperti teman-teman kita, Delpedro, Syahdan, yang mereka ditangkap secara tiba-tiba tanpa kejelasan apa kejahatan yang dilakukan kepada mereka,” lanjutnya.

Dialo mengatakan hingga kini pihaknya tidak mengetahui jumlah pasti aktivis yang ditahan. “Dan kita sendiri juga tidak tahu hingga sekarang berapa jumlah yang ditahan. Terakhir datanya kita mendengar ratusan, itu pun tidak ada angka pastinya,” jelasnya.

Ia juga menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kemudian kami juga ingin mengevaluasi kebijakan-kebijakan seperti PSN dan lain-lain gitu ya, ataupun seperti makan bergizi gratis karena banyak adik-adik kita, anak-anak kita keracunan akibat manajemen Badan Gizi Nasional yang tidak baik,” ujarnya.

Anggaran MBG dan Janji Lapangan Kerja

Dialo menilai MBG seharusnya tidak mengambil anggaran dari pendidikan yang menjadi prioritas penggunaan uang rakyat.

“Kami juga menuntut agar MBG sendiri tidak menggunakan dana dari pendidikan. Justru kita mendorong agar pendidikan itu sendiri yang seharusnya diberikan secara gratis kepada seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Ia juga menyoroti janji penciptaan 19 juta lapangan kerja yang hingga kini belum terlihat hasilnya.