Infografis
- Proses pemilihan dekan di UI ikut dipantau oleh DPR.
- UI pun menjamin seleksi calon dekan berlangsung transparan dan bebas intervensi politik
- Proses seleksi harus transparan dan tidak ada cawe-cawe agar dekan baru yang memimpin sejumlah fakultas di UI benar-benar berintegritas dan berkualitas.
Suara.com - Universitas Indonesia (UI) memastikan jika proses seleksi bakal calon dekan untuk periode 2025-2029 bakal digelar secara transparan dan bebas dari intervensi politik. Pasalnya, proses pemilihan calon dekan UI juga ikut diawasi oleh Komisi X DPR RI.
Diketahui, UI sedang menyeleksi bacalon Dekan FMIPA UI, FK UI, FKM UI, FFarmasi UI, Fasilkom UI, FIB UI, FISIP UI, FPsikologi UI, dan Vokasi UI periode 2025–2029. Para bacalon dekan yang telah dinyatakan lolos tahap verifikasi administrasi kini melangkah ke tahap berikutnya, yakni asupan publik serta pemaparan visi dan misi.
Juru Bicara UI Emir Chairullah menyebut tidak boleh ada cawe-cawe dalam proses pemilihan dekan, termasuk intervensi politik.
"Tidak ada intervensi politik dalam pemilihan dekan di UI," ujarnya ditulis pada Sabtu (25/10/2025).
Selain itu, dia menjamin soal transparansi selama proses seleksi pemilihan dekan UI. Menurutnya, transparansi sangat penting dijaga untuk memastikan orang-orang yang terpilih menjadi petinggi fakultas di UI berintegritas dan berkualitas.
"Proses pemilihan dekan di UI dilakukan secara transparan. Melalui proses otonom perguruan tinggi," jelasnya.
Sebelumnnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfan mengaku pihaknya bakal itu mengawasi proses seleksi dekan UI. Menurutnya, jika pemilihan dekan UI mengalami tekanan politik maupun unsur politik uang, maka tidak sejalan dengan prinsip otonomi perguruan tinggi.
"Dugaan intervensi politik dan politik aliran dalam pemilihan dekan, di kampus manapun itu, termasuk di Universitas Indonesia ini, bagi kami merupakan hal yang serius dan tidak sejalan dengan prinsip otonomi perguruan tinggi," ujarnya ditulis pada Rabu (22/10/2025),.
Oleh karenanya, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendorong Kemendiktisaintek dan pihak kampus Universitas Indonesia untuk memastikan proses pemilihan berjalan transparan, objektif, serta bebas dari tekanan politik.
Baca Juga: Gibran Minta Ponpes Cetak Santri jadi Ahli AI hingga Robotik: Kita Harus Berani Lakukan Lompatan
"Ini agar integritas akademik tetap terjaga. Pemilihan Dekan bagian dari otonomi kampus, sudah semestinya harus bebas dari semua intervensi politik pihak manapun," ujarnya.
Diketahui, tahapan asupan publik akan berlangsung selama 1 bulan sampai 13 November 2025. Pada tahapan ini publik baik internal yaitu sivitas dan warga Universitas Indonesia.
Termasuk publik eksternal dari berbagai kalangan dan latar belakang diperkenankan memberikan asupan publik terhadap para calon tersebut. Hal ini diharapkan mampu mendorong transparansi serta membuka ruang partisipasi lebih luas.
