Infografis
- Awalnya, Tito membahas soal serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat kabupaten.
- Kabupaten Bojonegoro yang baru merealisasikan belanja sebanyak 40,80 persen.
- Fajar berdalih, realisasi belanja rendah karena banyak proyek infrastruktur yang baru akan dibayar akhir tahun nanti.
"Iya ini saya sangat serius ini. Ini yang membuat pak presiden jadi gak happy," jelasnya.
Lebih lanjut, Tito menilai persoalan utamanya adalah pada koordinasi di tingkat pemerintah daerah Bojonegoro yang lamban dalam merealisasikan belanja daerah.
"Tinggi pendapatan, tapi bapak kalau alasannya untuk (bayar) akhir tahun, paling gap 20 persen. Tapi kalau gapnya sampai 40 persen, 50 persen. Ini ada yang lemot dalam perbelanjaan. Mungkin kurang koordinasi dan lain-lain," jelasnya.
Tanpa mendengar penjelasan lebih lanjut, Tito meminta Fajar untuk kembali duduk. Ia pun menganggap hal ini merupakan kemunduran pada Kabupaten Bojonegoro dalam lima tahun terakhir.
"Saya 5 tahun jadi Mendagri pak belum pernah liat angka ini di Bojonegoro. Paling bedanya 20 persen di bulan Oktober. Udah kembali deh. Sampaikan salam saya sama Pak Bupatinya," pungkasnya.
