- Awalnya, Tito membahas soal serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat kabupaten.
- Kabupaten Bojonegoro yang baru merealisasikan belanja sebanyak 40,80 persen.
- Fajar berdalih, realisasi belanja rendah karena banyak proyek infrastruktur yang baru akan dibayar akhir tahun nanti.
Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendadak menyetrap Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro, Achmad Gunawan Ferdiansyah.
Momen ini terjadi saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama Sekretaris Daerah (Sekda) seluruh Indonesia di Kampus IPDN, Sumedang, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).
Awalnya, Tito membahas soal serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat kabupaten.
Tito memaparkan, terdapat 20 kabupaten dengan realisasi belanja rendah dengan persentase di bawah 50 persen hingga saat ini.
Namun, ia menyoroti Kabupaten Bojonegoro yang baru merealisasikan belanja sebanyak 40,80 persen. Padahal, realisasi pendapatan wilayah itu sudah berada di angka 86,59 persen dengan nilai APBD mencapai Rp7,6 triliun.
Tito pun penasaran dan meminta Gunawan maju ke depan untuk memberikan penjelasan.
Fajar berdalih, realisasi belanja rendah karena banyak proyek infrastruktur yang baru akan dibayar akhir tahun nanti.
"Biasanya untuk realisasi pembayaran menjelang akhir tahun setelah proyek selesai," kata Fajar.
Mendengar jawaban itu, Tito tak terima dan langsung memotong pernyataan Fajar.
Baca Juga: Polemik Dana Pemprov yang 'Parkir': Mengapa Jabar Bantah, DKI 'Jujur', dan BI Buka Data?
Menurut Tito dalih itu tak bisa diterima karena pembayaran infrastruktur akhir tahun normalnya hanya mengambil porsi 20 persen dari target realisasi belanja.
"Itu kita sudah tahu juga. Kita sudah tahu bahwa namanya pembayaran infrastruktur biasanya memang di akhir tahun. Tapi itu biasanya gap-nya 20 persen," ucapnya.
Tito pun mengingatkan agar Fajar berkata jujur lantaran dirinya dan jajaran di Kemendagri sudah sangat pengalaman dalam mengurus keuangan daerah.
"Pak Bima Arya (Wamendagri) pernah wali kota ini 10 tahun. Pak Dirjen keuangan daerah itu Pak Fatoni pernah jadi (Pj) gubernur 4 kali. Pak Restu Daud Dirjen Bina Pembangunan 2 kali (Pj) gubernur, Pak Syafrizal 3 kali gubernur, Pak Akmal Malik Dirjen Otda 3 kali gubernur," kata Tito.
"Jadi udah paham jangan bohong-bohongi juga gitu," jelas Tito.
Bahkan, ia menyebut rendahnya realisasi belanja daerah yang pendapatannya tinggi membuat Presiden Prabowo Subianto tidak senang.
