Infografis
- KPK resmi menyelidiki dugaan markup dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).
- PDIP melalui My Esti Wijayati menyatakan dukungan penuh terhadap langkah hukum tersebut, sekaligus menegaskan bahwa Megawati Soekarnoputri sudah mengingatkan soal kelayakan proyek sejak 2015.
- Ribka Tjiptaning juga menyebut PDIP mendukung KPK untuk memeriksa semua indikasi pelanggaran hukum dalam proyek tersebut.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memulai penyelidikan dugaan markup anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).
Menanggapi hal ini, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), My Esti Wijayati, dengan tegas menyatakan dukungan partainya terhadap langkah hukum tersebut, sekaligus menyoroti bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah memberikan peringatan dan pertanyaan kritis terkait proyek ini sejak delapan tahun lalu.
Ia secara khusus menekankan bahwa Megawati Soekarnoputri telah mengingatkan sejak awal pada tahun 2015 mengenai kelayakan dan urgensi proyek Whoosh.
"Kalau soal Whoosh, saya kira Bu Mega kan sudah mengingatkan sejak awal. Ya 2015 sudah mengingatkan sejak awal, apakah itu sudah saatnya? Apakah itu akan memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat secara keseluruhan? Lalu bagaimana catatan-catatan yang harus diberikan terkait dengan hal itu?" ujar My Esti, ditemui di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Lebih lanjut, My Esti menyatakan sikap tegas PDIP terkait dugaan pelanggaran hukum dan korupsi. Ia menegaskan bahwa setiap indikasi adanya tindak pidana harus ditindaklanjuti secara hukum.
"Artinya secara apa yang disampaikan Mba Ning tadi mengatakan bahwa, iya sesuatu yang itu melanggar hukum ya harus ditindaklanjuti. Sesuatu yang memang itu terbukti ada korupsi di situ ya memang harus ada penindakan dari aparat penegak hukum. Saya kira tegas kalau soal itu," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP PDIP lainnya Ribka Tjiptaning, mendukung KPK menyelidiki soal dugaan markup Whoosh.
"Dugaan markup tuh urusan hukum, urusan KPK, biar aja semua yang ada indikasi itu kita dukung persoalan itu untuk diperiksa gitu aja PDI Perjuangan ya," kata Ribka.
Baca Juga: Dalih 'Investasi Sosial' Jokowi soal Utang Whoosh Dikuliti DPR: Mana Akuntabilitasnya?
