Infografis
- Formappi nilai sidang etik lima anggota DPR nonaktif jadi ujian independensi MKD DPR RI.
- Lucius Karus kritik keputusan partai menonaktifkan anggota DPR tanpa dasar hukum jelas dan sah.
- MKD diminta tegas jaga kehormatan parlemen dengan memberhentikan anggota yang langgar kode etik.
"Kalau rakyat sebagai pemilik mandat anggota DPR, maka mencoreng kehormatan rakyat sekaligus berarti mencoreng kehormatan parlemen yang merupakan lembaga representasi rakyat," ujarnya.
Dari logika tersebut, Lucius menyimpulkan bahwa tidak ada alasan bagi MKD untuk menjadikan sidang etik sebagai ajang menguji opini publik.
"Forum MKD mestinya hanya sebagai proses formal untuk memastikan keinginan publik terpenuhi," pungkasnya.
Sebelumnya, MKD DPR RI telah menindaklanjuti lima perkara pengaduan yang dinilai memenuhi ketentuan Tata Beracara MKD.
Dalam Rapat Internal MKD yang digelar tertutup pada Rabu (29/10/2025), lembaga ini juga menyetujui penanganan lanjutan terhadap anggota DPR berstatus nonaktif.
Rapat yang dipimpin Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam tersebut dihadiri empat dari lima unsur pimpinan, delapan anggota MKD, serta Sekretariat dan Tenaga Ahli MKD.
"Dalam rapat tersebut, Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan beberapa hal penting," ujar Nazaruddin dalam keterangannya kepada Suara.com, Kamis (30/10/2025).
Lima perkara pengaduan yang akan ditindaklanjuti memiliki nomor registrasi 39/PP/IX/2025, 41/PP/IX/2025, 42/PP/IX/2025, 44/PP/IX/2025, dan 49/PP/IX/2025.
Selain itu, MKD menyetujui penanganan lanjutan terhadap anggota DPR RI berstatus nonaktif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Tata Beracara MKD.
Baca Juga: Rahayu Saraswati Tetap Wakil Ketua Komisi VII DPR Usai Putusan MKD, Begini Kata Dasco
