Infografis
- Ray Rangkuti mengingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan hasil survei kepuasan yang tinggi.
- Menurutnya Jokowi memulai pemerintahannya dengan 60 persen kepuasan publik tanpa peristiwa gejolak sebesar.
- Ia memberikan contoh isu reformasi institusi kepolisian yang menurutnya sudah lama disuarakan namun seringkali diabaikan.
Suara.com - Pengamat politik Ray Rangkuti, menyoroti perbedaan kondisi sosial dan politik antara era pemerintahan Joko Widodo dengan situasi terkini, khususnya terkait tingkat kepuasan publik dan gejolak yang muncul.
Ray Rangkuti dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV, membandingkan bagaimana respons masyarakat terhadap pemerintahan dengan tingkat kepuasan yang berbeda.
"Di eranya Pak Jokowi, bahkan ketika 60 persen tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi, tidak ada keributan macam itu," ujar Ray Rangkuti.
Ia menekankan bahwa meskipun lawan politik Jokowi saat itu cukup kuat, termasuk di antaranya Prabowo Subianto, stabilitas sosial relatif terjaga.
Ray Rangkuti juga menyinggung fenomena unik yang dikatakan oleh masyarakat di mana tidak ada presiden di dunia yang tingkat kepuasannya mencapai 90 persen bahkan sebelum bekerja.
“Dan orang selalu mengatakan gak ada presiden di dunia ini yang tingkat kepuasannya mencapai 90 persen bahkan sebelum bekerja kan kira-kira gitu ya,” tuturnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa Jokowi memulai pemerintahannya dengan 60 persen kepuasan publik tanpa peristiwa gejolak sebesar yang terjadi saat ini.
“Nah itu yang saya mau katakan, Jokowi memulainya dengan 60 persen tapi bisa gak ada peristiwa sebesar itu, di tahun pertamanya,” katanya.
"Pak Prabowo memulai 90 persen, 80 persen setahun setelah itu terjadi peristiwa, istilah saya sepertiga dari peristiwa 98," ucapnya, merujuk pada gejolak yang disaksikannya belakangan ini.
Baca Juga: Jalan Ketiga Lukas Luwarso: Buru Ijazah Asli Jokowi, Bongkar Dugaan 'Operasi' Penutupan Fakta
Lebih lanjut, Ray Rangkuti mengingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan hasil survei kepuasan yang tinggi.
Ia khawatir pemerintah akan menganggap kritik-kritik yang berkembang di masyarakat sebagai hal yang tidak relevan.
"Jangan sampai pemerintah terpana dengan survei-survei ini. Kemudian merasa bahwa kritik-kritik yang dibangun oleh orang selama ini tidak koheren dengan masyarakat," tegasnya.
Ia memberikan contoh isu reformasi institusi kepolisian yang menurutnya sudah lama disuarakan namun seringkali diabaikan.
"Dari dulu misalnya kita sudah berbicara betapa penting polisi ini direformasi, tapi kan diabaikan," pungkasnya.
Reporter: Safelia Putri
