Infografis
-
- Pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan dijadwalkan akhir 2025 melalui registrasi ulang untuk mengaktifkan kembali kepesertaan.
- Pemerintah menyiapkan anggaran Rp20 triliun, dan BPJS Kesehatan akan menanggung tunggakan peserta secara otomatis.
- Menkeu Purbaya menekankan pembenahan operasional BPJS, efisiensi anggaran, dan pemanfaatan teknologi AI untuk mengurangi kecurangan dan beban operasional.
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menyampaikan pemutihan tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan akan dimulai akhir tahun 2025.
Ia meminta masyarakat bersiap untuk melakukan registrasi ulang kepesertaan BPJS Kesehatan.
"Pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan akan segera dilakukan dengan melalui registrasi ulang kepada para peserta BPJS Kesehatan untuk bersiap-siap registrasi ulang, dan registrasi ulang itu membuat para peserta aktif kembali," kata Muhaimin di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Muhaimin mengatakan BPJS Kesehatan akan mengambil alih tanggungan iuran tersebut.
"Ya, otomatis dengan sendirinya tanggungan itu akan diambil alih oleh BPJS Kesehatan," kata Muhaimin.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku sudah menyiapkan Rp 20 triliun untuk pemutihan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan.
"Rp 20 triliun katanya, sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan kelihatannya," kata Menkeu Purbaya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Namun Purbaya mewanti-wanti pihak BPJS Kesehatan untuk melakukan perbaikan. Ia meminta ada pembenahan dalam menggunakan anggaran.
"Saya minta mereka untuk melakukan perbaikan pelaksanaanya di lapangan. Jadi yang bocor-bocor dibetulin. Terus kalau ada beli alat yang enggak perlu, dibereskan saja," papar dia.
Baca Juga: Dari Jalan Cepat hingga Fashion Show, Begini Cara Seru Peserta BPJS Jaga Kesehatan
Ia juga menyarankan adanya penggunaan anggaran yang lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi. Sebab Bendahara Negara baru mengetahui kalau BPJS Kesehatan memiliki sekitar 200 pegawai IT.
Dengan bekal ini, Purbaya menyarankan BPJS Kesehatan memiliki sistem IT berbasis teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Ia yakin penerapan teknologi itu bisa mengurangi beban operasional BPJS Kesehatan.
"Sehingga kalau ada standar yang clear yang di-run oleh sistem IT yang berbasis AI. Sehingga kalau ada kecurangan obatnya apa langsung di-detect semua. Itu saya pikir nanti akan menarik ke depannya. Itu yang saya harapkan nanti bisa mengurangi operasi dari BPJS sehingga lebih efisien dan optimal," imbuhnya.
Purbaya juga mengungkapkan masih adanya inefisiensi BPJS Kesehatan. Ia mencontohkan, ada rumah sakit yang diharuskan memiliki alat ventilator.
Menkeu menilai kalau alat itu dianggap sudah tidak efektif saat ini karena tak ada lagi kasus Covid-19. Hal inilah yang membuat iuran BPJS Kesehatan makin besar.
"Saya minta mereka mengakses alat mana yang harus dibeli dan alat mana yang enggak harus dibeli. Tapi saya bilang aksesnya jangan saya, karena saya bukan dokter, jangan mereka juga. Tapi suatu tim yang punya keahlian betul bidang kedokteran dan rumah sakit," jelasnya.
