Infografis
-
Ratusan buruh KASBI berunjuk rasa di depan Gedung DPR menolak dampak Omnibus Law.
-
Aksi menggunakan simbol dua boneka gurita raksasa yang melambangkan korupsi para pejabat.
-
Mereka mendesak pengesahan RUU Ketenagakerjaan baru yang lebih berpihak pada nasib kaum buruh.
Suara.com - Aksi massa buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menggelar aksi unjuk rasa di depan kompleks Gedung DPR RI pada Kamis (6/11/2025).
Massa buruh menyuarakan penolakan terhadap dampak Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) dan mendesak legislasi ketenagakerjaan yang lebih berpihak pada pekerja.
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, terlihat elemen protes yang menonjol, yakni dua boneka gurita berukuran besar ditempatkan secara strategis di depan gerbang utama Gedung Parlemen.
Simbolisme ini tidak sembarangan. Sebab, boneka tersebut diibaratkan sebagai representasi praktik korupsi para pejabat yang menggurita dan menjerat kesejahteraan kaum pekerja.
Bahkan, visual yang kuat tersebut dirancang untuk menarik perhatian publik dan para legislator terhadap isu yang lebih dalam dari sekadar regulasi, yaitu integritas pemangku kebijakan.
Ketua Umum KASBI, Unang Sunarno, dalam orasinya dari atas mobil komando, menjelaskan alasan strategis pemilihan lokasi aksi. Menurutnya, menyuarakan aspirasi langsung di pusat legislatif adalah langkah esensial untuk memberikan tekanan politik yang signifikan.
“Kami menggelar aksi di depan Gedung DPR, agar bisa mendesak RUU Ketenagakerjaan yang pro terhadap buruh, agar tidak seperti Omnibuslaw Cipta Kerja,” kata Unang, saat di atas mobil komando, (6/11/2025).
Pernyataan tersebut sekaligus menggarisbawahi tujuan utama aksi, yaitu mendorong lahirnya sebuah undang-undang baru yang dapat merevisi atau menggantikan pasal-pasal kontroversial dalam Omnibus Law yang dinilai merugikan.
Unang juga merinci dampak langsung yang dirasakan oleh para pekerja sejak pengesahan Omnibus Law.
Baca Juga: Spanduk Raksasa Hiasi Gedung DPR, Massa Tuntut UU Ketenagakerjaan Pro Buruh
Regulasi tersebut, menurutnya, telah menjadi landasan hukum bagi praktik-praktik yang menekan hak-hak normatif buruh secara masif di berbagai sektor industri.
"Banyak kawan-kawan kena pengurangan upah, dan pesangon. Serta banyak dilakukannya PHK," jelasnya.
Akibat yang dirasakan secara kolektif inilah yang menjadi bahan bakar utama perlawanan serikat buruh, menuntut adanya intervensi legislatif yang dapat memulihkan kembali jaminan kepastian kerja dan keadilan upah bagi kelas pekerja di Indonesia.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah 1.464 personel gabungan dari TNI, Polri dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikerahkan mengawal demonstrasi buruh yang digelar di DPR RI.
"Kami hadir untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan kondusif," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro dikutip dari Antara, Kamis (6/11/2025).
Selain dari massa buruh, unjuk rasa juga dilakukan di sejumlah titik di Jakarta Pusat yang dilakukan aliansi mahasiswa. Aksi tersebut berlangsung di kawasan Monas dan juga Kementerian Haji dan Umrah.
