- Jokowi turut menanggapi adanya gelombang protes dari koalisi sipil atas usula Soeharto menjadi pahlawan nasional.
- Menurutnya, pro-kontra dalam negara demokrasi menjadi hal lumrah
- Jokowi pun menghargai dan mendukung usulan pemerintahan Prabowo atas rencana pemberian gelar pahlawan kepada sejumlah tokoh termasuk Soeharto.
Suara.com - Di tengah gelombang penolakan koalisi masyarakat sipil terhadap usulan gelar pahlawan bagi Soeharto, Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini membuat pernyataan mengejutkan.
Menurutnya, pro-kontra pasti akan terjadi, termasuk terkat nama-nama yang diusulkan pemeirntah untuk mendapat gelar pahlawan.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui awak media di kediamannya, Solo, Jawa Tengah pada Kamis (7/11/2025).
Selain Soeharto, Jokowi pun menyikapi rencana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan gelar pahlawan nasinal kepada Presiden ke-4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Menurutnya, semua pihak harus menghargai adanya usulan gelar pahlawan kepada kedua tokoh tersebut.
Sebab, kata dia, pasti ada kelebihan dan kekurangan dari setiap pemimpin negara.
"Kita semuanya harus hargai itu. Kita sadar setiap pemimpin pasti ada kelebihan dan pasti ada kekurangan," ujar Jokowi dikutip pada Jumat (7/11/2025).
![Presiden ke-7 Jokowi saat ditemui di kediamannya, Kamis (6/11/2025). [Suara.com/Ari Welianto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/11/06/19964-jokowi.jpg)
Lebih lanjut, ayah kandung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu meyakini pemerintahan Prabowo sudah menimang-nimang dengan matang terkait nama-nama yang diusulkan bakal menyabet gelar pahlawan.
"Saya kira kita semua sangat menghormati peran dan jasa yang telah diberikan. Baik oleh Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur bagi bangsa dan negara ini," kata Jokowi.
Baca Juga: Muhammadiyah Tolak Keras Gelar Pahlawan, Gus Mus Ungkit 'Dosa' Soeharto ke Kiai Ponpes
Di sisi lain, Jokowi juga ikut menanggapi adanya seruan penolakan Soeharto menjadi pahlawan nasional yang kekinian semakin menguat, termasuk dari koalisi masyarakat sipil.
Menurutnya, pro-kontra dalam negara demokrasi adalah hal yang lumrah. Namun, Jokowi mengaku tetap mendukung adanya usulan nama-nama tokoh mendapat gelar pahlawan dari pemerintah, termasuk kepada Soeharto.
"Ya, biasa dalam negara demokrasi ada pro-kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Saya biasa. Tapi yang jelas ini kan ada tim, ada timnya para pakar yang juga memiliki pertimbangan-pertimbangan yang kita semua harus menghargainya," ujarnya.
