Dari Senapan Mainan Sampai Ancaman Blokir: Benarkah PUBG Biang Keladi di Balik Tragedi SMAN 72?

Suara.com - Wacana pemerintah untuk membatasi hingga memblokir sejumlah game online, termasuk PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), sebagai buntut dari tragedi ledakan di SMAN 72 Jakarta, mendapat tanggapan serius dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menekankan bahwa setiap kebijakan harus didasarkan pada kajian objektif, bukan sekadar respons reaktif.

"Rencana untuk memblokir game online seperti PUBG harus didasarkan pada kajian yang objektif dan berbasis data, bukan sekadar reaksi terhadap kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta," kata Lalu kepada Suara.com, Senin (10/11/2025).

Menurutnya, pemerintah perlu melibatkan para ahli psikologi, pakar pendidikan, serta pelaku industri game untuk menilai dampak sebenarnya dari game tersebut terhadap perilaku remaja.

Lalu juga menyoroti pentingnya literasi digital dan pengawasan orang tua sebagai solusi utama.

"Pendidikan karakter dan pengawasan terhadap anak tetap merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga dan sekolah," tegasnya.

Ia menyarankan pemerintah untuk memperkuat sistem klasifikasi usia dan pengawasan konten pada game daring.

Pemerintah Sinyalkan Blokir PUBG

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengonfirmasi bahwa pemerintah sedang mencari cara untuk membatasi peredaran game online yang dinilai berdampak buruk.

“Kita harus berpikir untuk membatasi dan mencari jalan keluar terhadap pengaruh dari game online, karena ada beberapa yang mengandung hal-hal kurang baik,” kata Prasetyo di Kertanegara, Minggu (9/11/2025).

Prasetyo secara spesifik menyebut PUBG sebagai salah satu game yang masuk dalam radar pengawasan ketat untuk segera diblokir. Wacana ini menguat setelah insiden di SMAN 72, di mana temuan barang bukti berupa senapan laras panjang mainan diduga memperkuat keterkaitan aksi pelaku dengan game online.