REGIONAL:
- Komnas HAM mengkritisi adanya potensi ancaman independensi Komnas HAM.
- Anies mengatakan penanganan pelanggaran HAM oleh Kementerian HAM tidak dapat dibenarkan karena kementerian bagian dari pemerintah.
- Pembatasan kewenangan akan menutup ruang bagi Komnas HAM untuk berkolaborasi dengan lembaga HAM di negara lain.
Komnas HAM mengkritisi hilangnya kewenangan mereka dalam bidang pendidikan dan penyuluhan. Hilangnya kewenangan tersebut akan menghambat fungsi pencegahan pelanggaran hak asasi manusia di masyarakat.
"Demikian pula dengan dihapusnya kewenangan pengkajian peraturan perundang-undangan dapat menghilangkan fungsi korektif terhadap kebijakan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia," kata Anis.
Berikutnya, hal yang menjadi kritik adalah pembatasan kewenangan Komnas HAM untuk bekerja sama dalam pengkajian dengan organisasi internasional regional dan internasional.
Anis mengatakan pembatasan kewenangan akan menutup ruang bagi Komnas HAM untuk berkolaborasi dengan lembaga HAM di negara lain dalam merespons berbagai peristiwa yang diduga mengandung pelanggaran hak asasi manusia lintas yurisdiksi.
Anis menyoroti tentang penguatan terhadap Komnas HAM yang seolah diatur di dalam pasal 112 draf revisi UU HAM, di mana rekomendasi Komnas HAM mengikat pemerintah dan anggota Komnas HAM dibantu oleh tenaga ahli.
Tetapi penguatan tersebut, kata Anis, menjadi tidak relevan atau tidak berarti karena kewenangan Komnas HAM dikurangi bahkan lebih dari setengahnya.
"Kami menilai bahwa revisi Undang-Undang HAM ini dapat dimaknai sebagai upaya untuk menghapus keberadaan Komnas HAM dari kelembagaan HAM nasional," kata Anis.
"Dalam rancangan tersebut definisi tujuan dan kewenangan Komnas HAM tidak selaras. Tujuan Komnas HAM dalam revisi Undang-Undang HAM masih sama yang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia tetapi dengan tugas dan kewenangan yang dibatasi, mustahil Komnas HAM dapat mewujudkan tujuan sebagaimana yang diatur di dalam revisi Undang-Undang HAM," sambung Anis.
Berdasarkan hal-hal tersebut, Komnas HAM mendesak pemerintah agar substansi rancangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia, terutama terkait dengan kelembagaan dan fungsi Komnas HAM untuk tidak diperlemah tetapi diperkuat.
"Sebagai upaya mengoptimalkan sistem perlindungan HAM di Indonesia untuk memberikan akses atas keadilan bagi masyarakat yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia," kata Anis.
TERPOPULER
