REGIONAL:
- Mantan Dirut PT ASDP, Ira Puspadewi, divonis 4,5 tahun penjara di PN Tipikor Jakarta atas kasus korupsi.
- Usai divonis, Ira meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan perlindungan hukum bagi profesional BUMN yang berinovasi.
- Ira berargumen akuisisi PT JN adalah terobosan strategis untuk memperkuat layanan ASDP pada daerah 3T.
Suara.com - Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta menjadi saksi momen dramatis saat mantan Direktur Utama PT ASDP, Ira Puspadewi, langsung meminta perlindungan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Permohonan ini dilontarkan Ira Puspadewi sesaat setelah majelis hakim menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara atas kasus korupsi yang menjeratnya.
Ira, yang dinyatakan bersalah dalam perkara akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN), memohon agar para profesional BUMN yang berani membuat terobosan bagi negara mendapat jaminan hukum dari kepala negara.
Dengan nada tegas, Ira menyuarakan permohonannya di hadapan media yang meliput persidangan.
"Kami mohon perlindungan hukum dari presiden RI bagi profesional, khususnya BUMN yang melakukan terobosan besar untuk bangsa," ujar Ira, di PN Tipikor Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Ia menegaskan bahwa perlindungan tersebut harus diberikan secara spesifik kepada para profesional yang memiliki dedikasi tinggi untuk memajukan Indonesia, bukan untuk semua kalangan secara umum.
Dalam pembelaannya, Ira menyinggung bahwa langkah korporasi mengakuisisi PT JN saat ia menjabat merupakan sebuah terobosan strategis.
Menurutnya, tujuan utama akuisisi tersebut adalah untuk memperkuat layanan transportasi di daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T), yang selama ini menjadi fokus pemerintah.
"Bukan hanya untuk perusahaan tapi untuk bangsa Indonesia, itulah motif kami melakukan akuisisi ini. Sekali lagi dalam rangka memperkuat posisi ASDP untuk melayani daerah 3 T," tandasnya.
Namun, pembelaan tersebut tidak membuat majelis hakim bergeming. Ira Puspadewi tetap divonis bersalah dengan hukuman kurungan penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp500 juta.
Vonis tersebut juga dijatuhkan kepada dua mantan direksi lainnya. Mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP, Harry Muhammad Adhi Caksono, serta eks Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP, Muhammad Yusuf Hadi, masing-masing divonis 4 tahun penjara dengan denda Rp250 juta.
TERPOPULER
