- Kementerian Agama menganggap nikah siri online sebagai praktik melanggar hukum dan syariat Islam karena tidak diawasi resmi.
- Direktur Kemenag menegaskan praktik nikah digital melanggar PP 9/1975 dan PMA 30/2024 tentang pengawasan PPN.
- Layanan nikah siri berbayar rentan menimbulkan risiko kemanusiaan seperti poligami terselubung dan penelantaran anak.
Suara.com - Fenomena bisnis nikah siri online yang menawarkan layanan akad cepat tanpa ribet dinilai Kementerian Agama sebagai praktik yang melanggar hukum sekaligus bertentangan dengan syariat Islam.
Lonjakan promosi yang muncul di media sosial beberapa minggu terakhir membuat Kemenag melakukan peringatan keras.
Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag, Ahmad Zayadi, menyebut praktik nikah siri digital bersifat transaksional dan kerap dilakukan tanpa pengawasan resmi.
Padahal, aturan turunannya seperti PP 9/1975 dan PMA 30/2024 mewajibkan akad berada di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
“Tanpa mekanisme ini, keabsahan sebuah perkawinan sulit dipertanggungjawabkan, baik menurut hukum negara maupun syariat,” kata Ahmad dalam keterangannya, Senin (24/11/2025).
Ia menegaskan, dalam Pedoman Akad Nikah Ditjen Bimas Islam disyaratkan adanya pemeriksaan identitas, status perkawinan, usia, wali, hingga keabsahan saksi. Namun, semua itu tidak dilakukan dalam jasa nikah siri yang dipromosikan secara online.
Kondisi itu, menurut Ahmad, membuat layanan nikah siri berbayar rawan menjadi celah untuk poligami terselubung, penelantaran istri dan anak, perselisihan hak, hingga eksploitasi perempuan.
Serta absennya pengawasan penghulu menyebabkan praktik ini sangat rentan menimbulkan sengketa rumah tangga, penelantaran perempuan dan anak, poligami tidak terkontrol, hingga potensi penyalahgunaan dan eksploitasi.
“Ini bukan sekadar risiko administratif, tetapi risiko kemanusiaan,” ujarnya.
Baca Juga: Digugat Praperadilan, KPK Bantah Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi Kuota Haji Era Gus Yaqut
Kemenag meminta masyarakat tidak tergiur tawaran nikah siri digital dan memastikan seluruh proses perkawinan dilakukan resmi melalui KUA agar perlindungan hukum terpenuhi.
