Survei CISA: Masyarakat Puas dengan Kinerja Polri, Bisa Menjadi Simbol Supremasi Sipil

Suara.com - Center for Indonesian Strategic Action (CISA) merilis survei tentang Persepsi Publik terhadap Polri sebagai Simbol Supremasi Sipil. Survei itu menggunakan empat indikator untuk mendapatkan persepsi publik.

Pertama, indikator penegakan hukum dan keamanan siber. Kedua, persepsi publik terhadap kinerja Polri. Ketiga, dukungan dan harapan masyarakat terhadap institusi Polri dan keempat, reformasi Polri.

Direktur Eksekutif CISA, Herry Mendrofa menjelaskan bahwa secara umum persepsi publik terhadap Polri sangat positif dan itu terlihat dari data survei.

Menurutnya, mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Polri dan berharap dapat menjadi simbol supremasi sipil. Hal itu disampaikannya, saat merilis survei itu di Jakarta, Senin 24 November 2025.

“Berdasarkan data survei, menggunakan empat indikator, gakum dan keamanan siber, kinerja Polri, dukungan dan harapan publik terhadap institusi Polri serta reformasi kepolisian secara umum semua hasilnya positif, masyarakat puas dan berharap agar Polri dapat menjadi simbol supremasi sipil,” ulasnya.

Ia melanjutkan, secara kumulatif, masyarakat menilai bahwa Polri sebagai bagian dari institusi penegak hukum sudah berjalan baik.

“Sebesar (kumulatif) 69,5 persen masyarakat menilai kondisi penegakan hukum saat ini sudah baik (sudah cukup baik, sudah baik, dan sudah sangat baik), 17,9 menjawab masih buruk, dan terakhir sebesar 12,6 persen responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab,” paparnya.

Begitu pula untuk keamanan ruang maya. Hasilnya (kumulatif) sebesar 62,9 persen menilai kondisi keamanan siber saat ini sudah baik, 28,9 menjawab masih buruk, dan terakhir sebesar 8,2 persen responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab.

Terkait indikator kinerja Polri, CISA mengajukan pertanyaan, apakah kinerja POLRI sekarang masih buruk, sudah cukup baik, sudah baik, atau sudah sangat baik? CISA mendapati bahwa responden menilai institusi Bhayangkara telah bekerja baik.

Hasilnya, sebesar (kumulatif) 76,5 persen mengukur kinerja POLRI baik, 14,3 menjawab masih buruk, dan terakhir sebesar 9,2 persen responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab.

Hal itu berbanding lurus dengan pertanyaan berikutnya terkait kepuasan kinerja Polri. Berdasarkan data survei, sebesar 72 persen (kumulatif). Sedangkan 19,9 menjawab masih buruk, dan terakhir sebesar 8,1 persen responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab.

Survei CISA mendalami lebih lanjut persepsi publik terhadap transparansi kinerja Polri.

“Saat diajukan pertanyaan apakah kinerja Polri masih belum transparan, sudah cukup transparan, sudah transparan, atau sudah sangat transparan, sebesar 69,7 persen masyarakat menilai kinerja Polri sudah transparan (kumulatif), 28,9 menjawab masih belum transparant, dan terakhir sebesar 1,4 persen responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab,” terang Herry.

Terkait kinerja Polri, CISA juga menggali tentang pandangan publik dalam penanganan laporan masyarakat. Sebanyak 66,9 persen responden (kumulatif) sudah puas, 19 menjawab masih belum puas, dan terakhir sebesar 14,1 persen responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab.

Begitu pula SOP dalam menangani setiap persoalan hukum. Menurut Herry, data survei menujukkan sebanyak 66,7 persen masyarakat menilai sudah sesuai dengan SOP dalam menangani setiap persoalan hukum (sudah cukup sesuai, sudah sesuai, dan sudah sangat sesuai). Dan 17,3 persen responden menjawab masih belum sesuai. Sedangkan sebesar 16 persen responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab.