Survei CISA: Masyarakat Puas dengan Kinerja Polri, Bisa Menjadi Simbol Supremasi Sipil

Simbol Supremasi Sipil

Di indikator selanjutnya, CISA ingin mendapatkan persepsi publik terkait harapan dan dukungan masyarakat terhadap institusi Polri.

Berdasarkan data survei, Herry menjelaskan, sebesar 72 persen masyarakat setuju jika Polri merupakan institusi yang diharapkan dapat menjadi simbol supremasi sipil. Sedangkan sisanya, 8,5 responden menjawab tidak setuju dan sebesar 19,5 persen lainnya menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab.

Ia melanjutkan, CISA kemudian mengajukan pertanyaan untuk mengukur harapan itu dengan dukungan publik.

“Saat diajukan pertanyaan, seberapa besar dukungan Anda bila Polri diharapkan dapat menjadi simbol supremasi sipil? Sebanyak 77 persen masyarakat mendukung kumulasi dari penilaian cukup mendukung, mendukung, dan sangat mendukung, lalu sisanya, sebanyak 6 persen responden menjawab tidak mendukung dan terakhir sebesar 17 persen responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab,” paparnya.

Publik juga menaruh harapan besar, agar Polri dapat memperkuat ruang demokrasi di masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dari data survei, CISA mendapati sebanyak 81,3 persen masyarakat berharap Polri dapat menjadi representasi supremasi sipil yang memperkuat demokrasi pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Lebih lanjut, persepsi positif tentang agenda reformasi itu, menurut mayoritas responden sudah sangat sesuai baik tim yang dibentuk oleh Kapolri maupun Komite Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo Subianto.

“Keduanya cukup positif dalam pandangan publik baik tim internal bentukan kapolri maupun oleh presiden. 71,2 persen masyarakat menilai bahwa Tim Reformasi Polri bentukan kapolri sudah sesuai dengan harapan masyarakat, 10,1 menjawab masih belum sesuai, dan terakhir sebesar 18,7 persen responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab. Sedangkan, 71,8 persen masyarakat menilai bahwa Komite Reformasi Polri bentukan Presiden sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Sisanya, 16,2 menjawab belum sesuai, dan terakhir sebesar 12 persen responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab,” pungkasnya.

Sebagai informasi, survei ini dilangsungkan pada 14 November - 20 November 2025.

Populasi survei ini adalah seluruh WNI yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1320 orang.

Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Dengan margin of error sekitar ± 2.7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka, telfon, dan google form oleh pewawancara yang telah dilatih.

Quality control terhadap hasil wawancara telah dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali menghubungi responden terpilih (spot check) dan dalam prosesnya tidak ditemukan kesalahan yang berarti.