Prabowo Perintahkan Audit Kematian Ibu Hamil di Papua, Aktivis Sebut Kasus Femisida

Erick Tanjung | Novian Ardiansyah | Suara.com

Senin, 24 November 2025 | 21:38 WIB
Prabowo Perintahkan Audit Kematian Ibu Hamil di Papua, Aktivis Sebut Kasus Femisida
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. [Suara.com/Bagaskara]
  • Presiden Prabowo perintahkan audit menyeluruh atas kematian ibu hamil di Papua.
  • Korban diduga meninggal dunia setelah ditolak oleh empat rumah sakit berbeda.
  • Aktivis menyebut kasus ini sebagai femisida akibat kegagalan sistem layanan kesehatan.

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan audit menyeluruh atas kasus kematian Irene Sokoy, seorang ibu hamil yang meninggal bersama bayinya setelah diduga ditolak oleh empat rumah sakit di Papua. Merespons tragedi ini, kalangan aktivis menyebut peristiwa tersebut bukan sekadar kelalaian medis, melainkan sebuah kasus femisida akibat kegagalan sistemik.

Instruksi audit tersebut disampaikan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, setelah menerima laporan dalam rapat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/11/2025).

"Perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan dan audit. Kita tidak ingin ini terulang lagi," kata Tito.

Audit akan mencakup rumah sakit terkait (negeri maupun swasta), pejabat dinas kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten, serta peraturan kepala daerah yang ada. Tito juga menyatakan bahwa Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah mengirimkan tim investigasi khusus ke Jayapura untuk melakukan audit teknis.

Ini Femisida, Bukan Sekadar Kelalaian

Di sisi lain, Direktur Program Jakarta Feminist, Anindya Restuviani, menegaskan bahwa kasus ini harus dilihat sebagai femisida, yakni pembunuhan terhadap perempuan karena gendernya.

"Berita perempuan di Papua yang meninggal karena tidak mendapatkan akses melahirkan, itu bisa kita sebut sebagai femisida. Karena ini tidak akan terjadi kepada laki-laki," ujar Anindya di Jakarta, Senin (24/11/2025).

Menurutnya, kematian Irene adalah cerminan dari struktur pelayanan publik yang mendiskriminasi perempuan. Penolakan berulang yang dialami korban saat dalam kondisi gawat darurat menunjukkan bagaimana akses layanan kesehatan bagi ibu hamil masih sangat timpang.

"Ini adalah femisida tidak langsung, yang terjadi akibat kerusakan sistemik yang menyebabkan perempuan tidak memperoleh layanan yang seharusnya menyelamatkan nyawa," kritik Anindya.

Diketahui, Irene Sokoy sempat mengalami kontraksi dan dibawa ke RSUD Yowari, sebelum akhirnya dialihkan ke beberapa rumah sakit lain, termasuk RS Dian Harapan, RSUD Abepura, dan RS Bhayangkara. Penolakan diduga terjadi karena alasan ruang BPJS penuh dan masalah administrasi.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Waspada Ibu Hamil Kurus! Plis Kenali Risikonya dan Cara Aman Menaikkan Berat Badan

Waspada Ibu Hamil Kurus! Plis Kenali Risikonya dan Cara Aman Menaikkan Berat Badan

Health | Senin, 24 November 2025 | 19:43 WIB

Tetapkan 3 Titik Berat Pengamanan, Menhan Sjafrie Ungkap Strategi 'Smart Approach' di Papua

Tetapkan 3 Titik Berat Pengamanan, Menhan Sjafrie Ungkap Strategi 'Smart Approach' di Papua

News | Senin, 24 November 2025 | 18:25 WIB

Bahas Soal Papua, Komisi I DPR Gelar Rapat Tertutup dengan Menhan dan Panglima TNI

Bahas Soal Papua, Komisi I DPR Gelar Rapat Tertutup dengan Menhan dan Panglima TNI

News | Senin, 24 November 2025 | 15:06 WIB

Terkini

KPK OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Diamankan

KPK OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Diamankan

News | Jum'at, 10 April 2026 | 21:42 WIB

Seskab Teddy Pastikan Indonesia Tidak Akan Tarik Pasukan dari UNIFIL

Seskab Teddy Pastikan Indonesia Tidak Akan Tarik Pasukan dari UNIFIL

News | Jum'at, 10 April 2026 | 21:28 WIB

Lagi-lagi Singgung Iran, Ini Sesumbar Donald Trump Soal Pasokan Minyak

Lagi-lagi Singgung Iran, Ini Sesumbar Donald Trump Soal Pasokan Minyak

News | Jum'at, 10 April 2026 | 21:24 WIB

Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati, Seskab Teddy: Silakan, Pemerintah Terbuka untuk Proses Hukum

Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati, Seskab Teddy: Silakan, Pemerintah Terbuka untuk Proses Hukum

News | Jum'at, 10 April 2026 | 21:21 WIB

Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bakal ke Rusia Dalam Waktu Dekat

Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bakal ke Rusia Dalam Waktu Dekat

News | Jum'at, 10 April 2026 | 20:53 WIB

Pastikan Program Unggulan Presiden Berjalan, Mendagri Tinjau Program Perumahan Rakyat di Tomohon

Pastikan Program Unggulan Presiden Berjalan, Mendagri Tinjau Program Perumahan Rakyat di Tomohon

News | Jum'at, 10 April 2026 | 20:47 WIB

Seskab Teddy Bantah Isu Indonesia Bakal 'Chaos': Itu Narasi Keliru!

Seskab Teddy Bantah Isu Indonesia Bakal 'Chaos': Itu Narasi Keliru!

News | Jum'at, 10 April 2026 | 20:27 WIB

Diversifikasi Pasar Belum Optimal, Indonesia Rentan Terseret Dampak Konflik Timur Tengah

Diversifikasi Pasar Belum Optimal, Indonesia Rentan Terseret Dampak Konflik Timur Tengah

News | Jum'at, 10 April 2026 | 20:15 WIB

Seskab Teddy Sebut Ada Fenomena Inflasi Pengamat: Beri Data Keliru, Picu Kecemasan

Seskab Teddy Sebut Ada Fenomena Inflasi Pengamat: Beri Data Keliru, Picu Kecemasan

News | Jum'at, 10 April 2026 | 20:14 WIB

Kritik Wacana War Tiket Haji, Pakar UGM: Negara Seharusnya Beri Kesetaraan Bukan Ruang Kompetisi

Kritik Wacana War Tiket Haji, Pakar UGM: Negara Seharusnya Beri Kesetaraan Bukan Ruang Kompetisi

News | Jum'at, 10 April 2026 | 19:29 WIB