- Bandara di PT IMIP, Morowali beroperasi tanpa otoritas pemerintah, memicu kecaman serius dari DPR RI.
- Anggota Komisi I DPR RI soroti absennya aparat negara seperti Bea Cukai dan Imigrasi di fasilitas tersebut.
- Menteri Pertahanan mengonfirmasi kondisi ini, mendorong desakan penertiban hukum guna menjaga kedaulatan NKRI.
Pihaknya berencana memanggil kementerian terkait untuk meminta penjelasan resmi dan mempertimbangkan untuk melakukan kunjungan kerja langsung ke Morowali guna memastikan situasi di lapangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Isu mengenai operasional Bandara PT IMIP ini pertama kali mengemuka ke publik setelah kunjungan kerja Menhan Sjafrie Sjamsoeddin ke Morowali.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN), Menhan secara khusus meninjau kesiapan pengamanan kedaulatan negara di area Objek Vital Nasional (Obvitnas), termasuk Bandara PT IMIP yang memiliki lokasi sangat strategis.
Dalam peninjauan tersebut, Sjafrie menyoroti adanya celah yang sangat mungkin dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal yang jelas-jelas merugikan kepentingan nasional. Ia bahkan menyebut operasional bandara tanpa perangkat negara sebagai sebuah anomali yang sangat serius.
"Ini menunjukkan kehadiran negara terhadap semua kegiatan-kegiatan ilegal yang selama ini terjadi dan ini sangat merugikan negara," ujar Sjafrie.
Pernyataan keras dari seorang Menteri Pertahanan ini seolah menjadi konfirmasi atas kekhawatiran publik yang selama ini beredar mengenai adanya praktik "negara di dalam negara" di salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia tersebut.
Kunjungan Menhan bersama timnya juga menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat mulai serius untuk menertibkan dan mengamankan wilayah-wilayah strategis yang rawan akan pelanggaran, terutama di sektor pengelolaan sumber daya alam.
Digelarnya latihan terintegrasi TNI di Morowali dan Bangka Belitung menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga setiap jengkal kedaulatan dan aset bangsa dari ancaman apa pun.
TERPOPULER
