Infografis
- Surat Edaran bernomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 beredar mengumumkan pemberhentian KH. Yahya Cholil Staquf dari Ketua Umum PBNU.
- Gus Yahya menyatakan surat tersebut tidak sah karena tidak memiliki stempel digital dan nomornya tidak terverifikasi sistem resmi PBNU.
- Dokumen kontroversial itu diedarkan secara ilegal melalui pesan instan, bukan saluran digital terintegrasi PBNU yang bernama Digdaya.
Dokumen tersebut ditandatangani di Jakarta pada 25 November 2025 oleh Wakil Rais Aam, Dr. (HC). KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag, dan Katib, KH. Ahmad Tajul Mafakhir.
Saat dikonfirmasi Suara.com, Katib Ahmad Tajul Mafakhir membenarkan bahwa dirinya telah meneken surat edaran tersebut. Namun, ia memberikan catatan penting terkait nomenklatur surat.
"Memang benar surat itu dari Syuriyah PBNU. Surat Edaran ya mas, bukan surat pemberhentian," kata Tajul Mafakhir dikonfirmasi Suara.com, Rabu siang.
"Saya sebagai Katib PBNU ttd Surat Edaran itu bersama Wakil Rois Aam, KH. Afifuddin Muhajir mengenai sebagaimana yg tertulis di surat tersebut. Bukan Surat Pemberhentian ya. Beda bentuknya. Saya harus hati-hati menggunakan terma persuratan ini karena ada implikasi administratifnya," sambungnya.
