Infografis
- Wakil Ketua Umum PBNU, Amin Said Husni, menyerukan pengurus fokus pada tugas organisasi dan mengutamakan islah meredam konflik internal.
- Amin Said menegaskan mandat Ketua Umum dan Rais 'Aam PBNU hanya bisa dicabut melalui mekanisme Muktamar Luar Biasa (MLB).
- Penyelenggaraan MLB memerlukan kesepakatan bersama Ketua Umum dan Rais 'Aam sesuai AD/ART organisasi, bukan sepihak.
Suara.com - Suhu politik di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kian memanas. Di tengah pusaran polemik dan tuduhan yang terus berkembang, Wakil Ketua Umum PBNU, Amin Said Husni, angkat bicara dan meminta seluruh jajaran pengurus untuk mendinginkan suasana serta kembali fokus pada penyelesaian tugas-tugas organisasi.
Amin Said menyerukan agar para pengurus tidak ikut terseret dalam arus konflik yang dapat merugikan jam'iyah. Ia menegaskan bahwa jalan islah atau rekonsiliasi adalah satu-satunya solusi untuk mengakhiri perseteruan yang terjadi, sesuai dengan nasihat para ulama sepuh.
Menurutnya, memelihara konflik hanya akan mendatangkan kerugian besar bagi Nahdlatul Ulama.
Secara konstitusional, Amin Said menjelaskan kedudukan Ketua Umum dan Rais ‘Aam PBNU sangat kokoh karena keduanya merupakan pemegang mandat langsung dari Muktamar, forum tertinggi di organisasi.
Oleh karena itu, ia menegaskan tidak ada forum lain yang memiliki kewenangan untuk mencabut mandat tersebut di tengah jalan, kecuali melalui mekanisme Muktamar Luar Biasa (MLB).
“Rapat atau permusyawaratan apa pun selain Muktamar tidak bisa memberhentikan Rais ‘Aam maupun Ketua Umum,” kata Amin Said, di Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Penegasan ini menjadi jawaban atas dinamika yang terjadi, di mana muncul desakan dan manuver untuk melengserkan pimpinan PBNU saat ini. Amin Said meluruskan bahwa mekanisme untuk menggelar MLB pun tidak bisa dilakukan secara serampangan atau sepihak.
Ia menyebut, seorang Rais ‘Aam tidak dapat menyelenggarakan MLB secara sendirian. Proses tersebut harus digelar bersama dengan Ketua Umum PBNU dan harus memenuhi syarat serta ketentuan yang diatur secara sangat ketat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Nahdlatul Ulama.
“Jadi tidak mudah. Ada mekanisme yang harus diikuti, dan semuanya jelas diatur dalam AD/ART,” jelas Amin.
Baca Juga: Surat Edaran Terbit, Sebut Gus Yahya Bukan Lagi Ketua Umum PBNU Mulai 26 November 2025
Mengingat masa khidmat kepengurusan PBNU periode ini akan segera berakhir pada Januari 2027, Amin menilai sisa waktu yang ada seharusnya dimanfaatkan secara produktif.
Dia bilang, energi besar organisasi lebih baik difokuskan untuk menuntaskan program-program kerja yang telah dirancang dan mempersiapkan penyelenggaraan Muktamar berikutnya dengan baik.
Menghabiskan energi untuk terus berkonflik, menurutnya, adalah tindakan yang sia-sia dan hanya akan membawa mudarat bagi NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Ia mengajak semua pihak untuk kembali ke khittah perjuangan para muassis NU.
“Untuk itu, jalan satu-satunya adalah islah sebagaimana nasihat ulama. Percuma memelihara perbedaan dan konflik. Malah hanya mendatangkan mudarat,” ungkapnya.
Dengan situasi yang kian memanas, Amin berharap semua pihak dapat menahan diri dan bersama-sama menciptakan kembali suasana yang teduh demi menjaga marwah dan kehormatan organisasi.
Hal ini penting agar seluruh program strategis NU yang sedang berjalan dapat terus berlanjut tanpa hambatan hingga akhir masa kepengurusan.
