REGIONAL:
- Wakil Sekjen PBNU, Najib Azca, menilai pemberhentian Ketum KH Yahya Cholil Staquf menyalahi AD/ART organisasi.
- Najib Azca menyatakan keputusan strategis itu terburu-buru sebab audit keuangan belum rampung dan tim pencari fakta baru bergerak.
- Beberapa PWNU menyerukan islah dan tabayyun; namun Rais Aam menegaskan keputusan pemberhentian tersebut sudah final.
Suara.com - Gelombang polemik di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) semakin tinggi. Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Najib Azca, secara tegas menyatakan bahwa keputusan Rais Aam Miftachul Akhyar untuk memberhentikan KH Yahya Cholil Staquf dari kursi Ketua Umum adalah sebuah langkah yang menyalahi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Salah satu sorotan utama Najib adalah mengenai audit keuangan PBNU yang disebut-sebut menjadi salah satu dasar pemberhentian.
Ia menegaskan bahwa proses audit oleh auditor independen tersebut hingga kini belum rampung dan belum menghasilkan laporan apa pun yang bisa dijadikan landasan untuk mengambil keputusan sepenting itu.
Menurutnya, hal ini justru memperkuat kritik terhadap langkah Rais Aam yang dinilai terburu-buru. Ia menyoroti sebuah kejanggalan fatal dalam prosedur yang ditempuh.
“Audit belum selesai, tim pencari fakta baru bergerak setelah keputusan diumumkan. Bagaimana mungkin keputusan strategis diambil sebelum fakta lengkap tersedia? Prinsip organisasi yang tertib harus dijunjung tinggi,” kata Najib di Jakarta, Minggu (30/11/2025).
Najib menekankan bahwa marwah organisasi seharusnya dijaga dengan mengedepankan prosedur yang benar, bukan berdasarkan asumsi atau tekanan dari pihak internal.
Proses yang terbalik, di mana keputusan diambil lebih dulu sebelum fakta terkumpul, justru dinilai akan semakin memecah belah soliditas NU.
“Jika ada dugaan pelanggaran, penyelidikan dulu. Fakta dikumpulkan, dibahas di forum yang sah, baru keputusan diambil. Membalik urutan justru memecah belah,” tegas Najib.
Di tengah panasnya suhu politik di level pengurus pusat, Najib menyebut bahwa suara berbeda justru datang dari daerah.
Sejumlah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dari berbagai provinsi menyerukan agar PBNU mengutamakan jalan islah (rekonsiliasi) dan tabayyun (klarifikasi).
Menurutnya, penyelesaian damai melalui musyawarah adalah tradisi luhur organisasi yang harus senantiasa dijaga.
Beberapa PWNU bahkan meminta agar kepengurusan yang ada saat ini dituntaskan masa khidmatnya hingga muktamar mendatang, sementara persoalan internal dibenahi secara bijak tanpa menimbulkan guncangan.
Sikap ini kontras dengan pernyataan Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, yang kembali menegaskan keputusan pemberhentian Gus Yahya dalam konferensi pers di kantor PWNU Jawa Timur, Sabtu (29/11/2025).
Ia menyatakan keputusan tersebut final berdasarkan hasil Rapat Harian Syuriyah PBNU pada 20 November lalu.
"Sebanyak 36 PWNU yang hadir telah memahami dengan baik latar belakang keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Rais Aam untuk menindaklanjuti keputusan tersebut," ujar Akhyar, seperti dilansir laman resmi NU.
TERPOPULER