Gus Yahya Ancam Tempuh Jalur Hukum, Tak Rela Posisinya Direbut Kepentingan Sepihak

Suara.com - Suhu politik di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kian memanas. Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, mengeluarkan pernyataan tegas yang menjadi sinyal puncak dari konflik yang tengah bergulir.

Pria yang akrab disapa Gus Yahya ini mengaku tidak akan segan menempuh jalur hukum jika dialog dan musyawarah untuk menyelesaikan masalah internal menemui jalan buntu.

Langkah hukum ini diposisikan sebagai opsi pamungkas, sebuah ultimatum yang dilontarkan demi menjaga keutuhan dan marwah organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.

Menurutnya, kesabaran untuk berdialog secara sehat memiliki batas, terutama jika ada pihak-pihak yang secara sengaja menolak jalan tengah demi agenda tersembunyi.

“Apabila jalan dialog, jalan musyawarah dengan akal sehat, dengan maksud baik, dengan hati yang tulus, ini ditolak sama sekali,” kata Gus Yahya saat memberikan keterangan di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).

Gus Yahya menegaskan, pilihan membawa sengketa ke ranah pengadilan akan diambil jika tidak ada lagi itikad baik untuk menyelesaikan persoalan di internal.

“Mungkin karena kepentingan atau apa pun, ya kami siap untuk menempuh jalur hukum demi menjaga keutuhan dari tatanan organisasi ini,” imbuhnya dengan nada serius.

Lebih jauh, Gus Yahya mengisyaratkan bahwa ada upaya dari kelompok tertentu yang ingin merebut atau mengganggu tatanan organisasi yang telah dibangun melalui forum tertinggi, yakni Muktamar.

Ia menegaskan tidak akan merelakan PBNU "dibajak" hanya untuk memuaskan syahwat politik atau kepentingan segelintir orang. Perjuangan dan amanat yang diembannya dari muktamirin (peserta muktamar) menjadi taruhannya.

“Kami tidak bersedia merelakan semua ini hanya untuk kepentingan-kepentingan sepihak atau parsial dari sebagian orang,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gus Yahya juga meluruskan pemahaman mengenai struktur dan kewenangan di dalam organisasi PBNU.

Ia menyinggung soal Rapat Harian Syuriyah, yang menurutnya hanya berwenang membuat kebijakan yang berkaitan dengan agenda organisasi.

Namun, forum tersebut tidak memiliki kuasa untuk memberhentikan seorang mandataris muktamar, dalam hal ini Ketua Umum Tanfidziyah.

Ia menjelaskan bahwa meskipun ada konsep "Supremasi Syuriyah" di dalam Nahdlatul Ulama, kekuasaan tersebut tidaklah absolut. Semua kewenangan, termasuk yang dimiliki oleh jajaran Syuriyah, dibatasi dan diatur secara ketat oleh konstitusi organisasi, yakni Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBNU.

Menurutnya, tidak ada satu pun unit atau lembaga di dalam PBNU yang memiliki kekuasaan tak terbatas.

Menerapkan kekuasaan tanpa batas sama saja dengan mengubah PBNU menjadi entitas yang otoriter, sebuah konsep yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai musyawarah yang dijunjung tinggi oleh para pendiri NU.

“Tidak ada organisasi semacam itu kecuali kekaisaran, kerajaan, atau katakanlah sistem-sistem otoriter,” tandasnya.