Infografis
- Jimly Asshiddiqie menyatakan Bandara Khusus IMIP mengancam kedaulatan negara, berbeda pandangan dari Luhut Binsar Pandjaitan.
- Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin awal mula menyoroti bandara tanpa pengawasan Imigrasi dan Bea Cukai.
- Jimly mendukung pengusutan dugaan pelanggaran pidana dan masuknya ribuan Tenaga Kerja Asing tanpa izin resmi.
Suara.com - Polemik panas seputar keberadaan Bandara Khusus di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) memasuki babak baru. Kali ini, Ketua Komite Tim Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, melontarkan pernyataan yang bertolak belakang dengan klaim Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.
Secara tegas, Jimly Asshiddiqie menyatakan keyakinannya bahwa bandara tersebut merupakan ancaman nyata bagi kedaulatan negara, sebuah pandangan yang sebelumnya telah dibantah oleh Luhut.
Persoalan ini pertama kali mencuat ke publik setelah Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, melayangkan kritik tajam.
Sjafrie menyoroti operasi bandara IMIP yang dinilai berjalan tanpa pengawasan penuh dari perangkat negara seperti Imigrasi dan Bea Cukai. Purnawirawan Jenderal Kopassus itu khawatir kondisi ini dapat menciptakan "negara dalam negara".
“Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa melihat latar belakang dari manapun asalnya,” kata Sjafrie.
Menanggapi kritik tersebut, Luhut Binsar Pandjaitan dengan cepat membantah. Luhut mengklaim bahwa Bandara IMIP tidak pernah mengancam kedaulatan karena statusnya bukan untuk penerbangan internasional.
Ia juga menyebut fasilitas semacam ini lazim diberikan sebagai insentif bagi investor, mencontohkan praktik serupa di Thailand. Bahkan, Luhut mengaku telah berkoordinasi langsung dengan perwakilan yang ditunjuk oleh Presiden China Xi Jinping untuk memastikan tidak ada isu "negara dalam negara".
Namun, argumentasi Luhut tersebut kini dipatahkan oleh Jimly Asshiddiqie. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini justru menyuarakan kekhawatiran yang lebih dalam.
Jimly meyakini bahwa bandara tersebut sempat menjadi pintu masuk bagi ribuan tenaga kerja asing (TKA) ke Morowali, sebuah isu yang sangat sensitif di tengah masyarakat.
Baca Juga: Luhut Bantah Keras! Tegaskan Tak Punya Kaitan Apapun dengan PT Toba Pulp Lestari
Oleh karena itu, Jimly mendukung penuh adanya pengusutan lebih lanjut untuk membongkar dugaan pelanggaran pidana yang mungkin terjadi selama bandara tersebut beroperasi.
Ia bahkan memberikan peringatan keras kepada aparat yang diduga terlibat menjadi pelindung (backing) aktivitas ilegal di sana.
Menurut Jimly, isu di Morowali ini adalah bagian dari masalah yang lebih besar yang kini tengah coba diberantas oleh pemerintah.
Ia menyandingkannya dengan gebrakan penertiban tambang timah ilegal di Bangka Belitung (Babel).
"Gebrakan pemerintah di bidang pertambangan harus diapresiasi, mulai dari tambang timah di Babel sampai kawasan tambang di Morowali seperti negara dalam negara dengan bandara sendiri pekerjakan ribuan TKA yang langgar hak WNI sendiri untuk bekerja. Maka kalo ada aparat yang jadi backing, harap hentikan," tulis Jimly melalui akun X (sebelumnya Twitter) miliknya, Senin (1/12/2025).
