REGIONAL:
- Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, membantah keras isu kepemilikan Toba Pulp Lestari (TPL) melalui juru bicaranya.
- Bantahan ini merupakan respons atas spekulasi di media sosial yang mengaitkan kepemilikan TPL setelah isu lingkungan mencuat.
- Pihak Luhut menyatakan informasi tersebut tidak benar dan mengajak publik merujuk pada sumber kredibel untuk verifikasi.
Suara.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan bantahan tegas terkait namanya yang terseret dalam pusaran isu kepemilikan perusahaan Toba Pulp Lestari (TPL).
Bantahan dari Luhut ini menjadi respons langsung atas maraknya informasi dan spekulasi di media sosial yang mengaitkan Luhut sebagai beneficial owner dari perusahaan tersebut.
Isu ini mengemuka dan menjadi perbincangan panas publik, terutama setelah operasional TPL menjadi sorotan tajam menyusul bencana ekologis yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra baru-baru ini.
Melalui juru bicaranya, Jodi Mahardi, pihak Luhut secara lugas menyatakan bahwa informasi yang beredar tersebut sama sekali tidak memiliki dasar.
"Informasi tersebut adalah tidak benar. Pak Luhut tidak memiliki, tidak terafiliasi, dan tidak terlibat dalam bentuk apa pun—baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Toba Pulp Lestari," ujar Jodi dalam keterangan resminya, Kamis (4/12/2025).
Jodi menegaskan bahwa setiap klaim, narasi, ataupun unggahan yang menghubungkan Luhut dengan TPL adalah keliru dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Lebih lanjut, ia menekankan posisi Luhut sebagai pejabat negara yang senantiasa patuh pada peraturan perundang-undangan.
Ketaatan ini, menurutnya, mencakup aspek transparansi, etika dalam pemerintahan, serta pengelolaan potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul selama menjabat.
"Beliau juga selalu terbuka terhadap proses verifikasi fakta dan mendorong publik untuk merujuk pada sumber informasi yang kredibel," imbuh Jodi.
Melihat derasnya arus informasi di ruang digital, pihak Luhut mengimbau masyarakat dan seluruh pihak untuk lebih bijaksana dan berhati-hati.
Ajakan ini bertujuan untuk mencegah penyebaran informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, yang berpotensi menciptakan kesalahpahaman hingga disinformasi yang lebih luas di tengah publik.
"Untuk memastikan akurasi dan mencegah penyebaran informasi palsu, kami mempersilahkan media maupun publik untuk melakukan klarifikasi langsung kepada pihak kami apabila diperlukan," tegasnya.
TERPOPULER
