Infografis
- Rapat Komisi IV DPR RI dengan Menhut Raja Juli Antoni memanas dengan desakan mundur terkait banjir besar Sumatera.
- Rahmat Saleh (PKS) menuntut pertanggungjawaban moral Menhut atas ratusan korban jiwa bencana Sumatera pada Kamis (4/12/2025).
- Rahmat mencontohkan pengunduran diri menteri di Filipina sebagai bentuk tanggung jawab pemimpin atas kegagalan penanganan bencana.
Suara.com - Suasana Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memanas ketika desakan mundur menggema di ruang rapat.
Desakan tersebut dilontarkan secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas bencana dahsyat banjir dan longsor di Sumatra yang telah merenggut ratusan nyawa.
Adalah Rahmat Saleh, anggota Komisi IV dari Fraksi PKS, yang dengan tegas menyuarakan opsi pengunduran diri tersebut.
Dalam rapat yang berlangsung di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (4/12/2025), Rahmat menyoroti angka korban jiwa yang terus bertambah dan menyebut situasi ini sebagai bencana besar yang tak bisa dianggap enteng.
Ia memaparkan data tragis yang menjadi dasar kritiknya terhadap penanganan bencana oleh pemerintah, khususnya kementerian terkait.
"Bapak Menteri yang saya hormati, satu nyawa sangat berharga. Sekarang hampir 765 meninggal per kemarin, 650 belum kita temukan. Ini bencana besar bukan main-main," tegas Rahmat.
Untuk memperkuat argumennya, legislator PKS itu menarik perbandingan dengan kultur pertanggungjawaban pejabat publik di negara lain, secara spesifik menunjuk Filipina.
Ia menceritakan bagaimana para menteri di kabinet Presiden Ferdinand Marcos Jr. menunjukkan sikap kesatria dengan meletakkan jabatan ketika merasa gagal menangani bencana banjir di negara mereka.
Sikap tersebut, menurut Rahmat, adalah contoh nyata dari tanggung jawab seorang pemimpin.
Baca Juga: Deforestasi Diklaim Turun, Kenapa Banjir di Sumatra Tetap Menggila?
"Saya pernah baca tanggal kemarin, tanggal 18 November itu Kabinetnya Pak Ferdinand Marcos di Filipina, mereka itu banjir penyebabnya, tapi gentlemen dua menterinya mengundurkan diri karena merasa menganggap tidak mampu mengatasi itu," ujar Rahmat.
Berkaca dari contoh konkret tersebut, Rahmat Saleh mendorong agar langkah serupa dipertimbangkan di Indonesia.
Ia berpandangan bahwa mundur dari sebuah jabatan bukanlah aib atau kesalahan, melainkan sebuah tindakan mulia ketika seorang pejabat publik merasa tidak mampu mengatasi krisis kemanusiaan dan lingkungan yang begitu masif.
Ia pun menyarankan agar langkah pengunduran diri dilihat sebagai bentuk tanggung jawab tertinggi seorang pemimpin kepada rakyat yang terdampak bencana.
"Jadi bukan sesuatu yang salah juga kalau Menteri tidak sanggup mengatasi ini, mundur juga itu adalah tugas yang mulia menurut saya," pungkasnya.
