Infografis
- Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan transformasi DPR sebagai pembenahan kelembagaan jangka panjang di Bandung, Jumat (5/12/2025).
- Transformasi mencakup tata kelola internal, aspek teknis, serta kebijakan konkret seperti moratorium perjalanan dinas anggota dewan.
- Sekjen DPR RI menekankan kesungguhan perubahan melalui evaluasi kinerja rutin tiga bulanan dan telah meraih banyak penghargaan.
Suara.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan bahwa agenda transformasi DPR RI yang tengah berjalan saat ini merupakan langkah serius untuk pembenahan kelembagaan secara menyeluruh.
Hal ini disampaikan Puan saat menghadiri forum “Ngariung Bareng DPR: Refleksi Akhir Tahun” yang digelar di Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/12/2025).
Ia menekankan bahwa perubahan di tubuh parlemen dirancang sebagai agenda jangka panjang, bukan langkah reaktif semata.
Puan memastikan pembenahan dilakukan mulai dari aspek teknis, tata kelola internal, hingga substansi kinerja.
“Transformasi DPR ini betul-betul niat baik. Tapi memang perlu waktu, tidak bisa cepat. Banyak hal yang bertahap kami benahi,” ujar Puan di hadapan awak media.
Sebagai bentuk konkret dari transformasi tersebut, Puan mencontohkan adanya penataan kawasan bebas rokok, peningkatan standar keamanan gedung, hingga kebijakan ketat terkait perjalanan dinas.
Puan menegaskan, bahwa moratorium perjalanan luar negeri bagi anggota DPR tetap diberlakukan, kecuali untuk misi diplomasi yang mewajibkan kehadiran pimpinan DPR.
Puan menyadari bahwa keberhasilan agenda besar ini membutuhkan kolaborasi erat dengan media massa.
Ia mengajak pers untuk mengawal proses transformasi melalui pemberitaan yang berimbang, berbasis verifikasi, dan proporsional. Ia berharap kesalahan individu tidak serta-merta digeneralisasi menjadi kegagalan institusi.
Baca Juga: Buntut Kayu Gelondongan di Banjir Sumatra, Puan Bicara Peluang Revisi UU Kehutanan
“Kalau ada satu dua anggota yang salah, jangan sampai merusak citra seluruh lembaga. Ada 580 anggota DPR yang bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Puan menekankan posisi vital media sebagai jembatan informasi antara parlemen dan masyarakat. Tanpa peran aktif media yang menjunjung etika jurnalistik, upaya DPR untuk berbenah akan sulit dipahami publik secara utuh.
“Transformasi DPR tidak mungkin berjalan tanpa dukungan media. Berita dari DPR sampai ke publik hanya melalui media,” katanya
Ia juga mengibaratkan hubungan DPR dan media layaknya keluarga besar yang membutuhkan ruang dialog terbuka, terutama dalam menghadapi tahun-tahun politik mendatang.
“DPR dan media itu seperti keluarga besar. Beda pendapat itu wajar, tapi perlu ruang dialog,” ujarnya.
Senada dengan Puan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, memastikan bahwa transformasi di lingkungan parlemen dijalankan secara konkret hingga ke level pendukung atau supporting system.
