Infografis
- Rapat Komisi IV DPR RI dengan Menhut Raja Juli Antoni di Senayan pada Kamis (4/12/2025) berlangsung tegang.
- Anggota Komisi IV, Usman Husin, meminta Menhut mundur karena penanganan bencana Sumatera dan kebijakan perizinan hutan.
- Usman mengkritik Menhut tidak fokus pada korban banjir serta inkonsistensi dalam penerbitan izin hutan Tapanuli Selatan.
Suara.com - Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, berlangsung tegang, Kamis (4/12/2025).
Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, melontarkan kritik pedas hingga meminta Menhut mundur dari jabatannya terkait penanganan bencana di Sumatera dan kebijakan perizinan hutan.
Dalam rapat tersebut, Usman menyoroti paparan Menhut yang dinilai melebar dan tidak fokus pada penanganan korban jiwa akibat banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh dan Sumatera.
"Pak Menteri, saya to the point saja. Tadi di dalam paparannya Pak Menteri versi Aceh, Sumatra. Tapi penjelasan Pak Menteri melebar ke mana-mana. Seharusnya Pak Menteri fokus, kasihan korban jiwa di sana," ujar Usman dalam rapat.
Politisi PKB tersebut bahkan secara terbuka menyebut Menhut tidak memiliki hati nurani.
Hal itu didasari pada kekecewaan Usman saat memantau kunjungan kerja Menhut ke Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu.
Usman menyayangkan keputusan Raja Juli yang memilih berkunjung ke Rote alih-alih meninjau kawasan Gunung Mutis yang dinilai berpotensi mengalami bencana ekologis serupa dengan Sumatra.
"Kalau saya lihat Pak Menteri enggak punya hati nurani. Kenapa saya bilang begitu? Saya ikuti perjalanan Pak Menteri waktu ke NTT. Saya minta Pak Menteri ke Mutis, padahal itu bakal terjadi (bencana) seperti Sumatra. Pak Menteri malah pilih pesiar ke Rote, apa-apaan ini?" tegasnya.
Kritik Usman memuncak ketika menyoroti ketidakkonsistenan Menhut dalam penerbitan izin pengelolaan hutan.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Wanti-wanti Banjir Sumatra Ancam Pertumbuhan Ekonomi RI
Ia mencontohkan kasus di Tapanuli Selatan, di mana izin baru justru dikeluarkan pada bulan Oktober dan November, padahal pemerintah daerah setempat berharap izin tersebut ditutup demi keselamatan lingkungan.
"Saya pesan Pak Menteri, kalau Pak Menteri enggak mampu, mundur saja. Pak Menteri enggak paham tentang kehutanan," seru Usman.
"Kenapa saya katakan begitu? Saya ambil contoh di Tapanuli Selatan. Bupati sudah katakan syukur-syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak sejalan semua," lanjutnya.
Selain itu ia juga mengingatkan agar Menhut tidak melempar tanggung jawab kerusakan hutan kepada pejabat terdahulu.
Ia mendesak Menhut untuk segera menyetop seluruh izin di wilayah rawan bencana dan memberikan peta jalan yang jelas mengenai rehabilitasi hutan.
"Pak Menteri lihat tidak bencana Sumatra? Seharusnya izin semua disetop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu," tegasnya.
