Bencana Sumatra: Pengamat Sebut Menhut Terdahulu Perlu Diperiksa, Termasuk Zulhas

Suara.com - Petaka banjir bandang dan longsor yang meluluhlantakkan sebagian wilayah Sumatra kini menyeret nama-nama pejabat masa lalu. Desakan publik agar para pemangku kebijakan di sektor kehutanan diperiksa semakin menguat, dengan sorotan tajam mengarah pada para mantan Menteri Kehutanan, termasuk Zulkifli Hasan.

Kebijakan-kebijakan mereka di masa lalu dinilai turut andil dalam kerusakan alam yang menjadi akar dari bencana ekologis dahsyat ini.

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rifan, menjadi salah satu suara yang paling vokal menyuarakan perlunya investigasi mendalam terhadap para menteri terdahulu.

Menurutnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus mengambil langkah tegas dengan memanggil mereka untuk dimintai pertanggungjawaban dan klarifikasi atas kebijakan yang pernah dibuat.

"Iya betul (Zulkifli Hasan dan Menteri Kehutanan Terdahulu). Bisa dipanggil DPR juga dalam RDP untuk klarifikasi, biar semua jelas dan clear. Apakah musibah yang terjadi saat ini, karena faktor alam semata atau ada faktor lain seperti kebijakan yang salah," kata Ali Rifan, Senin (8/12/2025).

Pemeriksaan ini dianggap krusial untuk membongkar apakah ada kesalahan tata kelola lahan yang sistematis di Sumatra.

Ali menegaskan, penelusuran tidak boleh berhenti hanya pada Kementerian Kehutanan. Lembaga lain yang terkait dengan pengelolaan lahan juga harus ikut diperiksa.

"Jadi kalau saya ditanya soal apakah perlu ditelusuri lebih lanjut kebijakan-kebijakan Menteri Kehutanan periode terdahulu, ya saya setuju ya, sepakat. Tidak hanya Menteri Kehutanan menurut saya, tapi sektor, lembaga terkait ya. Juga ada Kementerian ESDM mungkin, juga ada Kementerian Lingkungan Hidup gitu, dan seterusnya-seterusnya. Artinya yang terkait soal lahan," tutur dia.

Pemandangan mengerikan kayu-kayu gelondongan berukuran raksasa yang terseret arus banjir menjadi bukti visual yang tak terbantahkan bagi banyak pihak.

Fenomena ini, menurut Ali, adalah indikasi kuat adanya praktik pembalakan liar dan pengelolaan hutan yang serampangan.

"Karena ketika melihat kemarin banyak kayu-kayu gelondongan itu juga, larut dalam banjir itu, itu mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang salah dalam pengelolaan lahan di Sumatera," ungkap Ali Rifan.

Dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini juga menguraikan perlunya solusi komprehensif yang dibagi dalam tiga tahap: jangka pendek, menengah, dan panjang.

"Pertama, solusi jangka pendek. Ya sudah benar Presiden, para pembantunya, para kepala daerah bersinergi, berkolaborasi, berkoordinasi, bahu-membahu melakukan advokasi-advokasi penyelesaian ya, soal bencana ini secara langsung, tepat sasaran, dan ini sedang berjalan," ujar Ali Rifan.

Untuk jangka menengah dan panjang, evaluasi total dan investigasi terhadap perizinan tambang hingga praktik penebangan liar menjadi harga mati.

"Jadi ada langkah reaktif seperti yang terjadi saat ini, tapi juga ada langkah preventif, pencegahan hal semacam ini tidak terulang di kemudian hari," imbuhnya.

Gayung bersambut, parlemen pun bergerak. Komisi IV DPR RI secara resmi telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Alih Fungsi Lahan untuk menelusuri akar masalah bencana ini.

Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, bahkan secara terbuka meminta Kementerian Kehutanan untuk tidak takut menindak para pembalak liar, sekalipun mereka dilindungi oleh jenderal.

"Kami juga dari Komisi IV akan membentuk Panja (Panitia Kerja) Alih Fungsi Lahan," ujar Titiek di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

Dengan nada tegas, Titiek meminta semua aktivitas penebangan pohon di kawasan hutan, baik legal maupun ilegal, untuk dihentikan total dan semua izin korporasi dievaluasi ulang.

"Kita lihat sendiri pohon-pohon yang begitu besar, yang perlu puluhan tahun, ratusan tahun untuk sebesar itu, dipotongin oleh orang-orang yang tidak punya perasaan gitu ya untuk motong itu. Dan yang untung pun ya mereka sendiri, rakyat tidak mendapat keuntungan apa-apa dari pemotongan itu," ujar Titiek.

Ia pun memberikan dukungan penuh kepada pemerintah untuk menyeret semua pelaku perusak hutan ke meja hijau, tanpa pandang bulu.

"Kami mendukung Kementerian untuk menindak siapa pun yang membuat kerusakan ini. Enggak usah takut apakah itu di belakangnya ada bintang-bintang, mau bintang dua, tiga, atau berapa, itu kami mendukung Kementerian supaya ditindak dan tidak terjadi lagi," imbuhnya.