Infografis
- Pemilu 2029 diprediksi akan didominasi pemilih muda Gen Z dan Milenial, menghadapi tantangan besar dari manipulasi konten AI seperti *deepfake*.
- Ancaman utama adalah penyebaran disinformasi yang *hyper-personalized* melalui *deepfake* dan *voice cloning*, berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap informasi benar.
- Solusinya mencakup regulasi digital, pembentukan Satgas Forensik Digital, serta peningkatan literasi digital aplikatif bagi pemilih muda melalui platform populer.
Suara.com - Beginilah gambaran Pemilu 2029 yang mungkin akan terjadi: Jutaan pemilih muda, sebagian besar adalah Gen Z, membuka media sosial, menonton video kandidat, membaca pesan di grup chat, dan mengira semua itu nyata. Padahal, sebagian konten sudah dimanipulasi menggunakan teknologi AI—deepfake yang tampak persis seperti kenyataan.
Ya, Pemilu 2029 bukan lagi sekadar memilih pemimpin, tapi juga perjuangan demokrasi untuk membedakan fakta dari hoaks, menavigasi informasi yang sangat canggih, dan tetap menjaga kepercayaan para pemilih terhadap demokrasi di era digital.
Gen Z dan Milenial: Pemilih Masa Depan yang Melek Teknologi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan bahwa jumlah pemilih muda yang merupakan Gen Z akan meningkat pada Pemilu 2029. Milenial dan Gen Z disebut sebagai generasi yang paling akrab dengan teknologi, termasuk penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Terlebih, pemilih Milenial bersama Gen Z yang mahir dan masif dalam menggunakan AI diperkirakan jumlahnya akan mencapai 60–70 persen pada Pemilu 2029 mendatang.
Pada Pemilu 2024, Populis merilis survei mengenai pandangan Gen Z dan Milenial terhadap isu pemilu. Hasilnya, Gen Z mempertimbangkan kualitas kepemimpinan, kejelasan kebijakan, kecerdasan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan integritas sebagai karakteristik utama dalam menentukan pilihan.
Isu dan karakteristik dalam pemilu menstimulus cara pandang Gen Z terhadap proses pemilu maupun hasil pascapemilu. Bagi Gen Z, pemilu merupakan jalan tengah (moderasi) sekaligus transformasi menuju masa depan yang lebih baik (modernisasi).
Anggota KPU RI, August Mellaz, sempat menyinggung dampak penggunaan AI yang bisa menghasilkan deepfake, yaitu konten digital berupa video, audio, atau gambar yang dibuat atau dimanipulasi menggunakan teknologi AI. Produk AI-generated sesungguhnya sudah banyak ditemukan di media sosial. Namun, hal ini diprediksi akan menjadi tantangan pada Pemilu 2029 karena potensi manipulasi informasi yang masif.
“Perkembangan dan kecanggihan Artificial Intelligence ke depan akan luar biasa. Kami bersyukur Pemilu dan Pilkada 2024 belum menghadapi hantaman itu,” kata August Mellaz di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa (9/12/2025).
“Perkembangan AI memiliki potensi yang sangat serius untuk mengganggu stabilitas demokrasi elektoral negara-negara,” tambah dia.
Baca Juga: Pengamat UGM Nilai Jokowi Melemah dan Kaesang Tak Mampu, Mimpi PSI Tembus Senayan 2029 Bakal Ambyar?
Deepfake dan Disinformasi: Ancaman Nyata Demokrasi
Penggunaan deepfake yang menimbulkan manipulasi informasi bukan hal yang tidak mungkin. Hal ini sudah terjadi pada Pilpres di Slovakia pada 2024. Berdasarkan laporan European Union, marak terjadi disinformasi dan upaya mendiskreditkan dua kandidat, Ivan Korok dan Peter Pellegrini, dengan menggunakan video deepfake.
Bahkan muncul klaim palsu dari anggota pemerintah yang menyebut bahwa jika Korok menang, ia akan mengirim tentara Slovakia bertempur di Ukraina atau menghapus hak veto Slovakia di Uni Eropa. Padahal, informasi tersebut tidak benar karena presiden Slovakia tidak memiliki kewenangan seperti yang dituduhkan.
Di Indonesia, ancaman serupa diprediksi bisa terjadi. Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho, menyebut bahwa pada Pemilu 2029, Indonesia akan menghadapi era “Realitas Sintetis”, yaitu ketika hasil AI generatif mampu menghasilkan konten visual dan audio yang semakin sulit dibedakan dari realitas.
Erosi Kepercayaan Publik: Liar's Dividend
Beberapa ancaman yang memungkinkan terjadi antara lain deepfake, voice cloning atau rekaman suara palsu yang menirukan kandidat atau penyelenggara pemilu, serta personalisasi disinformasi. Kampanye hitam tidak lagi bersifat massal, tetapi hyper-personalized, dengan ribuan variasi pesan palsu yang disesuaikan dengan ketakutan atau bias psikologis individu, lalu dikirim melalui media sosial atau jalur privat yang sulit dipantau.
