Muncul Perkap Anggota Polri Bisa Jabat di 17 Kementerian/Lembaga, Ini Respons Komisi III DPR

Dwi Bowo Raharjo, Bagaskara Isdiansyah

Jum'at, 12 Desember 2025 | 17:37 WIB
Muncul Perkap Anggota Polri Bisa Jabat di 17 Kementerian/Lembaga, Ini Respons Komisi III DPR
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Rudianto Lallo. (Suara.com/Bagaskara)
baca 10 detik
  • Kapolri Listyo menerbitkan Perkap Nomor 10 Tahun 2025 mengenai penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian.
  • Peraturan ini memberikan kepastian hukum bagi anggota Polri aktif untuk mengisi jabatan di 17 kementerian dan lembaga sipil terkait.
  • Rudianto Lallo menyatakan Perkap tersebut menindaklanjuti putusan MK yang sebelumnya membatalkan pasal mengenai penempatan anggota Polri di luar institusi.

Sementara dalam Perpol Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri, setiap anggota Polri yang mendapat penugasan ke jabatan sipil hanya diwajibkan melepaskan jabatan sebelumnya di internal Polri.

"Pelaksanaan Tugas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pelaksanaan Tugas Anggota Polri adalah penugasan anggota Polri pada jabatan di luar struktur organisasi Polri yang dengan melepaskan jabatan di lingkungan Polri," bunyi Pasal 1 Ayat (1), dikutip Jumat (12/12/2025).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Ist)
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Ist)

Selanjutnya dalam Pasal 2, disebutkan bahwa anggota Polri dapat ditugaskan baik di dalam maupun luar negeri.

Pasal 3 Ayat (1) lalu merinci bahwa penugasan dalam negeri dapat dilakukan pada kementerian, lembaga, badan, komisi, hingga organisasi internasional atau kantor perwakilan negara asing di Indonesia.

Perpol ini juga secara eksplisit mencantumkan 17 kementerian dan lembaga yang dapat diisi anggota Polri. Ke-17 kementerian dan lembaga tersebut di antaranya; Kemenko Polhukam, Kementerian ESDM, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, ATR/BPN, Lemhannas, OJK, PPATK, BNN, BNPT, BIN, BSSN, dan KPK.

Penugasan dapat berupa jabatan manajerial maupun nonmanajerial. Ayat (4) menegaskan jabatan yang diduduki harus relevan dengan fungsi kepolisian dan hanya dapat dilakukan atas permintaan kementerian atau lembaga terkait.

Perpol 10/2025 diteken Kapolri pada 9 Desember 2025 dan diundangkan oleh Kementerian Hukum sehari kemudian.

Terbitnya aturan ini menambah dinamika baru dalam perdebatan mengenai batasan peran aparat penegak hukum di ranah sipil, terutama setelah putusan MK yang menegaskan pembatasan tersebut.

baca juga
Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Plus Minus Kapolri Ditunjuk Presiden Tanpa Restu DPR, Solusi Anti Utang Budi atau Sama Saja?

Plus Minus Kapolri Ditunjuk Presiden Tanpa Restu DPR, Solusi Anti Utang Budi atau Sama Saja?

News | Jum'at, 12 Desember 2025 | 06:29 WIB

Lilin Nusantara Dukung Langkah Kapolri Usut Penyebab Banjir Sumatra, Ini Alasannya

Lilin Nusantara Dukung Langkah Kapolri Usut Penyebab Banjir Sumatra, Ini Alasannya

News | Rabu, 10 Desember 2025 | 21:57 WIB

Komisi Reformasi Pertimbangkan Usulan Kapolri Dipilih Presiden Tanpa Persetujuan DPR

Komisi Reformasi Pertimbangkan Usulan Kapolri Dipilih Presiden Tanpa Persetujuan DPR

News | Rabu, 10 Desember 2025 | 18:50 WIB

Mantan Kapolri Da'i Bachtiar Usul Pemilihan Kapolri Tak Perlu Persetujuan DPR

Mantan Kapolri Da'i Bachtiar Usul Pemilihan Kapolri Tak Perlu Persetujuan DPR

News | Rabu, 10 Desember 2025 | 15:47 WIB

Dukung Keterbukaan Informasi, FPIR: Kapolri Konsisten Lakukan Pembenahan dan Penguatan Demokrasi

Dukung Keterbukaan Informasi, FPIR: Kapolri Konsisten Lakukan Pembenahan dan Penguatan Demokrasi

News | Selasa, 09 Desember 2025 | 19:44 WIB

Terkini

Sering Kalah Saing dengan Usaha Besar? Wakil Ketua DPRD Jateng Bongkar Solusi untuk UMKM Wisata

Sering Kalah Saing dengan Usaha Besar? Wakil Ketua DPRD Jateng Bongkar Solusi untuk UMKM Wisata

Jawa Tengah | Senin, 16 November 2026 | 17:37 WIB

Persyaratan Akta Perkawinan

Persyaratan Akta Perkawinan

Lifestyle | Senin, 16 November 2026 | 17:37 WIB

Bukan Cuma Tegas, Alta Ballah Ungkap Sisi Lain John Herdman yang Jarang Diketahui

Bukan Cuma Tegas, Alta Ballah Ungkap Sisi Lain John Herdman yang Jarang Diketahui

Bola | Senin, 16 November 2026 | 17:35 WIB

Cegah Kebocoran Data dan Gangguan Layanan Publik, Pemprov Jateng Bentuk Forkomsanda

Cegah Kebocoran Data dan Gangguan Layanan Publik, Pemprov Jateng Bentuk Forkomsanda

News | Senin, 16 November 2026 | 17:31 WIB

Gara-Gara Satu Bus Mogok di Thamrin, Penumpang Transjakarta Dievakuasi dan 4 Rute Dialihkan

Gara-Gara Satu Bus Mogok di Thamrin, Penumpang Transjakarta Dievakuasi dan 4 Rute Dialihkan

News | Senin, 16 November 2026 | 17:27 WIB

Komnas Perempuan Desak Bupati Kupang Diperiksa, Minta Dipecat Jika Terbukti Lakukan Pemerkosaan

Komnas Perempuan Desak Bupati Kupang Diperiksa, Minta Dipecat Jika Terbukti Lakukan Pemerkosaan

News | Senin, 16 November 2026 | 17:26 WIB

3 HP Murah Terbaru Under Rp3 Juta di Indonesia November 2026

3 HP Murah Terbaru Under Rp3 Juta di Indonesia November 2026

Tekno | Senin, 16 November 2026 | 17:20 WIB

Bupati Kupang Terseret Dugaan Kekerasan Seksual, Tito Buka Peluang Sanksi hingga Pemberhentian

Bupati Kupang Terseret Dugaan Kekerasan Seksual, Tito Buka Peluang Sanksi hingga Pemberhentian

News | Senin, 16 November 2026 | 17:17 WIB

Terkait Kasus Penyadapan Eks Kapolri, Jenderal Suyudi Minta Jajaran Tak Ragu Ungkap Pelanggaran

Terkait Kasus Penyadapan Eks Kapolri, Jenderal Suyudi Minta Jajaran Tak Ragu Ungkap Pelanggaran

News | Senin, 16 November 2026 | 17:14 WIB

IHSG Mulai Anjlok, Tapi tetap Bertahan di Level 5.300

IHSG Mulai Anjlok, Tapi tetap Bertahan di Level 5.300

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 17:12 WIB

×