REGIONAL:
- Ketua Komisi Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mempertimbangkan usulan pemilihan Kapolri langsung oleh Presiden.
- Usulan ini muncul setelah pertemuan dengan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Da'i Bachtiar pada Rabu (10/12/2025).
- Reformasi Polri bertujuan memisahkan kepolisian dari pengaruh kepentingan politik dan ekonomi demi kepentingan rakyat.
Suara.com - Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengatakan, pihaknya akan mempertinbangkan usulan agar pemilihan Kapolri dilakukan melalui penunjukan langsung oleh presiden, tanpa meminta pertimbangan dan persetujuan DPR.
Sebelumnya usulan tersebut disampaikan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Da'i Bachtiar usai audensi Persatuan Purnawirawan (PP) Polri dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri di Kementerian Sekretariat Negara.
Sebelumnya, Kompolnas juga membahas mengenai prosedur pemilihan Kapolri dalam audensi hari sebelumnya.
"Ya pasti," kata Jimly, Rabu (10/12/2025).
Jimly bahkan mengaku terkejut, para eks Kapolri maupun pensiunan jenderal polisi mengusulkam hal tersebut. Sebab, pandangan mereka ternyata serupa dengan pandangan kalangan masyarakat.
"Tadi kami terperanjat, saya sendiri terperanjat. Karena apa? Karena ini mantan-mantan polisi yang senior-senior, pikirannya kok sama gitu lho, masukan-masukan yang diberikan dari kalangan masyarakat," kata Jimly.
Jimly menegaskan reformasi Polri yang dilakukan harus bisa memisahkan kepolisian dari pengaruh kepentingan politik dan ekonomi.
"Termasuk isu polisi jangan sampai ke depan itu banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik dan juga kepentingan ekonomi. Supaya dia betul-betul menjadi aparatur untuk kepentingan rakyat. Jadi antara negara dengan masyarakat, bisnis, politik, betul-betul polisi itu garda terdepan untuk hidup damai, aman, damai, dan adil," kata Jimly.
"Jadi dia keamanan, dia juga pintu untuk penegak keadilan. Nah jadi, saya rasa salah satu yang Saudara tanya itu kemungkinan, walaupun belum kami buat keputusan resmi. Tapi kira-kira ada kemungkinan ke arah itu," sambung Jimly.
Mengenai pengaruh, Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang juga Wakil Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan mengatakan, perlu dicari tahu, apakah memang kesalahan polisi selama ini yang sampai membjat kebencian di masyarakat karena ulah instansi itu sendiri atau ada pengaruh usur lain.
"Sebenarnya sulit sekali untuk mengatakan ini kesalahan dari polisi sendiri, Polri sendiri karena semua keterpurukan yang di Polri ini bukan berdiri sendiri terjadi di Polri. Pasti ada pihak-pihak lain yang mempengaruhinya. Apakah umpamanya lembaga-lembaga di luar Polri ini tidak mempengaruhi dia? Sehingga dia tidak menjadi independen," kata Otto.
Ia memandang reformasi mungkin tidak sekadar terhadap internal Polri, melainkan lembaga lain yang terkait di dalamnya, agar Polri dapat independen.
"Apakah umpamanya partai politik juga mempengaruhi ketidakindependensian daripada Polri ini? Ini salah satu pertanyaan," kata Otto.
"Jadi itulah tugas berat kami yang dipimpin oleh Pak Jimly. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan ini dan masukan dari semua para masyarakat, bisa kami bertugas lebih baik untuk bisa nantinya hasilnya itu kita sampaikan kepada Bapak Presiden sebagai rekomendasi," tambah dia.
TERPOPULER