DPR Minta Pemerintah Jangan Remehkan Peringatan BMKG soal Bibit Siklon 93S

Suara.com - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda meminta pemerintah untuk tidak menyangkal atau menganggap remeh peringatan dini yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait kemunculan bibit siklon tropis 93S.

“Jangan menyangkal atau menganggap remeh peringatan yang diberikan oleh BMKG,” kata dia.

Huda menekankan pentingnya pendekatan saintifik atau ilmiah dalam merespons peringatan BMKG terkait perkembangan bibit siklon tropis tersebut di wilayah timur Indonesia.

“Kami meminta pemerintah mengedepankan pendekatan saintifik dalam menghadapi peringatan BMKG terkait fenomena munculnya bibit siklon tropis 93S di wilayah timur Indonesia,” ujar Syaiful Huda dikutip di Jakarta, Senin.

Ia berharap pendekatan berbasis sains dapat meminimalkan dampak potensi bencana hidrometeorologi, seperti yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada pekan lalu.

Berdasarkan analisis BMKG, bibit siklon tropis 93S berpotensi memicu gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Timur (NTT). Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi secara serius karena berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat pesisir.

“Ini artinya harus ada antisipasi bagi masyarakat di wilayah Pesisir Selatan Jawa Timur, Bali, dan NTT dalam menghadapi cuaca buruk maupun badai yang bisa memicu kecelakaan laut hingga banjir rob,” ujarnya.

Selain gelombang tinggi, Huda menyebut bibit siklon tropis 93S juga berpotensi menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur.

Menurutnya, kondisi tersebut membuka peluang terjadinya banjir bandang dan tanah longsor sewaktu-waktu.

“Ini berarti potensi banjir bandang dan longsor bisa terjadi. Masyarakat di wilayah-wilayah rawan longsor harus mendapatkan perhatian khusus agar tidak menjadi korban bencana seperti yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara,” ujar dia.

Huda juga mendorong pemerintah pusat untuk meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah guna mengantisipasi dampak terburuk dari bibit siklon tropis 93S. Ia menekankan pentingnya sistem peringatan dini yang disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing daerah.

“Pemerintah harus melakukan early warning berbasis kearifan daerah. Bisa melalui sirene, pengeras suara di tempat ibadah, hingga kentongan. Dengan begitu, saat terjadi banjir atau tanah longsor, warga bisa langsung mengungsi,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah diminta menyiapkan titik-titik evakuasi di wilayah rawan bencana agar masyarakat dapat berkumpul di lokasi aman sebelum diarahkan ke tempat pengungsian.

Huda juga meminta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), termasuk BPBD di daerah, untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan.

Sebelumnya, BMKG melaporkan kemunculan bibit siklon tropis 93S di perairan selatan Nusa Tenggara Barat yang berpotensi memicu cuaca buruk di Jawa Timur dan kawasan Kepulauan Sunda Kecil. Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca Khusus BMKG, Miming Saepudin, menyebut bibit siklon tropis 93S terbentuk pada 11 Desember 2025 pukul 07.00 WIB atau 08.00 Wita.