- PPATK mendesiminasikan hasil pilot survei indeks efektivitas rezim APUPPT-PPSPM guna memetakan implementasi kebijakan nasional.
- Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan penelusuran aliran uang kunci memutus sumber pendanaan kejahatan prioritas.
- Hasil survei menunjukkan indeks efektivitas nasional rezim APUPPT Indonesia berada di skor 6,42 atau 'cukup efektif'.
Berdasarkan hasil pilot survei, indeks efektivitas kinerja rezim APUPPT Indonesia memperoleh skor nasional 6,42 dan berada pada kategori ‘cukup efektif’.
Capaian ini didorong oleh dimensi kerangka regulasi dan kebijakan dengan skor 7,35 (efektif), menunjukkan ketersediaan dan kapasitas regulasi APUPPT nasional yang sesuai standar internasional. Dimensi perencanaan dan program APUPPT memperoleh skor 6,88 (cukup efektif), menandakan arah strategis dan program nasional telah tersusun secara sistematis.
Namun, beberapa dimensi masih perlu penguatan, antara lain:
- Tata Kelola dan Koordinasi: skor 6,21, menunjukkan perlunya peningkatan sinergi antarinstansi.
- Kapasitas Sumber Daya: skor 5,79, menekankan pentingnya penguatan kompetensi dan pemerataan SDM.
- Kinerja Operasional: skor 5,87, menyoroti perlunya optimalisasi implementasi kebijakan, pemanfaatan analisis, dan integrasi data dalam penegakan hukum.
Secara menyeluruh, temuan ini menjadi masukan untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dan memastikan setiap elemen rezim APUPPT berfungsi efektif dan saling melengkapi.
Indeks ini diukur terhadap 29 instansi dengan 43 unit kerja, mencakup lembaga intelijen keuangan, aparat penegak hukum, lembaga pengawas, pihak pelapor, serta key stakeholders. Metodologi berbasis data faktual ini menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat kualitas pelaporan berbasis risiko, efektivitas penegakan hukum, pemulihan aset, serta integrasi data dan analisis risiko nasional.
