- Komnas Perempuan menyoroti memburuknya HAM di Papua berdasarkan laporan YLBHI mengenai situasi 2023-2025.
- Aduan kasus di Papua didominasi sengketa SDA struktural dan kekerasan personal oleh aktor negara.
- Komnas Perempuan telah merekomendasikan percepatan proses hukum kasus kekerasan terhadap perempuan kepada berwenang.
“Kita memberikan sebuah rekomendasi kepada kepolisian agar proses kasus tersebut bisa dipercepat atau dilanjutkan, termasuk juga untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah negara,” pungkas Yuni.
Sebelumnya, pasca-laporan periode 2018-2021, Komnas Perempuan juga telah memformulasi dan mengadvokasikan secara masif apa yang disebut sebagai “10 Hak Perempuan Papua” guna mendorong perlindungan yang lebih baik bagi perempuan di wilayah konflik tersebut. (Safelia Putri)
TERPOPULER
