Diperiksa KPK Soal Korupsi Haji, Gus Yaqut Pilih Irit Bicara: Tanya Penyidik

Suara.com - Raut wajah tegang tak bisa disembunyikan Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, saat merampungkan pemeriksaan panjang di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Setelah berjam-jam dicecar penyidik terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji tahun 2023-2024, pria yang akrab disapa Gus Yaqut ini memilih strategi 'main aman' di hadapan awak media.

Keluar dari lobi gedung KPK sekitar pukul 20.13 WIB pada Selasa (16/12/2025), Gus Yaqut yang mengenakan kemeja rapi langsung dikerumuni wartawan.

Namun, alih-alih memberikan klarifikasi yang ditunggu-tunggu publik, ia justru berulang kali 'melempar bola' panas pertanyaan kepada penyidik lembaga antirasuah.

Saat didesak mengenai materi pemeriksaan yang dijalaninya, Gus Yaqut dengan tegas menolak berkomentar.

“Nanti tolong materi ditanyakan ke penyidik. Jangan ke saya,” kata Gus Yaqut singkat sambil terus berjalan menembus kerumunan.

Sikap irit bicara ini konsisten ia tunjukkan. Setiap pertanyaan mengenai detail penyelidikan, dugaan aliran dana, hingga pembagian kuota haji yang menjadi inti masalah, selalu dijawab dengan narasi yang sama: serahkan semua pada penyidik.

“Saya sudah memberikan keterangan ke penyidik. Nanti lengkapnya ditanyakan langsung ke penyidik ya,” ucap Gus Yaqut, mengulangi permintaannya.

Ia hanya memberikan satu konfirmasi pasti terkait statusnya dalam perkara yang masih dalam tahap penyidikan dan belum menetapkan tersangka ini.

“Saya diperiksa sebagai saksi,” tandas Gus Yaqut.

Akar Masalah Kuota Tambahan 20.000 Jemaah

Sikap bungkam Gus Yaqut kontras dengan penjelasan gamblang yang sebelumnya telah dipaparkan oleh pimpinan KPK.

Kasus ini bermula dari adanya kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah yang diberikan oleh Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud untuk Indonesia pada tahun 2024.

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa pembagian kuota haji seharusnya tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Aturan ini menetapkan komposisi yang jelas.

“Jadi kalau ada kuota haji, berapa pun itu, pembagiannya demikian. Kuota regulernya 92 persen, kuota khususnya 8 persen,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/8/2025).

Dengan tambahan 20.000 kuota, seharusnya pembagiannya adalah 18.400 untuk jemaah haji reguler dan 1.600 untuk jemaah haji khusus. Namun, KPK menemukan dugaan perbuatan melawan hukum dalam praktiknya.

“Tetapi kemudian, ini tidak sesuai, itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua. 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus,” ungkap Asep.

“Jadi kan berbeda dong, harusnya 92 persen dengan 8 persen, ini menjadi 50 persen, 50 persen. Nah seperti itu, itu menyalahi aturan yang ada,” tambah dia.

Penyimpangan komposisi 50:50 inilah yang menjadi pintu masuk KPK untuk mengusut dugaan korupsi, di mana kuota haji khusus yang biayanya jauh lebih mahal mendapat porsi yang tidak semestinya. Kuota khusus ini kemudian diduga dibagi-bagikan ke perusahaan-perusahaan travel.

“Kemudian prosesnya, kuota ini, ini kan dibagi-bagi nih. Dibagi-bagi ke travel-travel... Tentunya kalau travelnya besar, ya porsinya besar. Travel yang kecil, ya dapatnya juga kecil,” ujar Asep.

Dicekal ke Luar Negeri

Keseriusan KPK dalam mengusut kasus ini juga tercermin dari langkah pencegahan. Jauh sebelum pemeriksaan ini, KPK telah melarang Gus Yaqut bepergian ke luar negeri sejak 11 Agustus 2025.

“Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2025, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap tiga orang yaitu YCQ, IAA, dan FHM terkait dengan perkara sebagaimana tersebut di atas,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa (12/8/2025).

Selain Gus Yaqut (YCQ), dua orang lainnya yang turut dicekal adalah mantan Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz (IAA), dan bos perusahaan travel Maktour, Fuad Hasan Masyhur (FHM).

Pencekalan ini dilakukan karena KPK menilai keterangan ketiganya sangat diperlukan untuk membongkar tuntas dugaan rasuah dalam penyelenggaraan ibadah haji.