Begini Respons Mendagri Soal Aksi Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:52 WIB
Begini Respons Mendagri Soal Aksi Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih
Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih [Ist]
Baca 10 detik
  • Mendagri Tito Karnavian menyatakan belum mengetahui aksi pengibaran bendera putih warga Aceh dan akan melakukan pengecekan lebih lanjut.
  • Warga Aceh mengibarkan bendera putih sebagai simbol keputusasaan akibat dampak banjir dan minimnya bantuan pemerintah.
  • Aksi tersebut menuntut penetapan bencana nasional serta percepatan bantuan logistik dan pemulihan ekonomi daerah.

Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku belum tahu mengenai aksi warga Aceh yang mengibarkan bendera putih. Tito menegaskan dirinya akan mengecek lebih lanjut.

"Saya belum tahu, saya cek dulu," kata Tito di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Sebelumnya diberitakan, di Aceh, bendera putih yang dikibarkan oleh warga di berbagai titik termasuk di Aceh Timur dan sepanjang jalur nasional Banda Aceh–Medan bukanlah sekadar kain.

Ini adalah simbol keputusasaan, sinyal darurat, dan pengakuan bahwa mereka telah "menyerah oleh keadaan". Warga menegaskan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi mengatasi dampak banjir dan minimnya bantuan yang datang.

Tindakan ini adalah seruan minta tolong yang mendesak kepada pemerintah pusat, yang dinilai lambat dalam penanganan bencana.

Bendera putih ini menjadi penanda bagi dunia bahwa masyarakat memerlukan bantuan segera. Ini adalah cara masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto agar menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional.

Dengan status bencana nasional, diharapkan akan ada respons terpadu, penambahan logistik, tenaga medis, alat berat, dan kebutuhan vital lainnya yang tidak mampu dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Masri selaku juru bicara Gerakan Rakyat Aceh Bersatu bahkan mengancam bahwa jika tuntutan ini tidak diindahkan, seluruh gerakan sipil di Aceh akan bersatu dan turun ke jalan pada 16 Desember 2025.

Selain bantuan darurat, tuntutan utama masyarakat juga mencakup pendataan kerusakan total, langkah relokasi, rekonstruksi, rehabilitasi, dan jaminan pemulihan ekonomi bagi rakyat kecil yang kehilangan sumber penghidupan.

Baca Juga: Pemprov Aceh Minta Bantuan PBB, Nasir Djamil: Bukan Berarti Pusat Tak Sanggup, Ini Misi Kemanusiaan

×
Zoomed

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI