- Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) baru guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi Peraturan Kapolri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025.
- PP ini secara strategis bertujuan mengakhiri polemik serta mengamankan implementasi Perpol 10/2025 dari potensi gugatan hukum.
- Keputusan ini menjadi pernyataan politik pemerintah yang menunjukkan keselarasan visi reformasi antara eksekutif dan institusi Polri.
Suara.com - Pemerintah mengambil langkah strategis dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) baru yang secara efektif memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi benteng perlindungan bagi Peraturan Kapolri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025.
Kebijakan ini dinilai sebagai jawaban tegas untuk mengakhiri polemik dan mengamankan arah reformasi di tubuh Polri.
Langkah pemerintah pusat ini mendapat apresiasi dari kalangan masyarakat sipil. Febry Wahyuni Sabran, Koordinator Gerakan Indonesia Cerah (GIC), menilai keputusan tersebut sangat tepat waktu dan menjawab kebutuhan mendesak akan adanya landasan hukum yang kokoh.
"PP memberi kepastian hukum," ujar Febry dalam keterangannya, Selasa (23/12/2025).
Menurutnya, penerbitan PP ini membawa dampak signifikan berupa kepastian hukum yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak.
Akhiri Polemik dan Amankan dari Gugatan
Febry Wahyuni Sabran, atau yang akrab disapa Wahyuni, menganalisis bahwa kehadiran PP ini memiliki tujuan yang lebih dalam, yakni mengakhiri perdebatan panjang yang sebelumnya dipantik oleh sejumlah tokoh.
Ia bahkan menilai bahwa penerbitan PP, meskipun secara tidak langsung, bertujuan mengakhiri polemik yang dimulai oleh tokoh-tokoh dalam Komite Reformasi Polri.
"PP ini memastikan bahwa Perpol 10/2025 tidak bermasalah secara hukum dan memberikan perlindungan serta pengamanan terhadap implementasi perpol tersebut," katanya.
Baca Juga: Pakar: PP Terbit Perkuat Perpol 10/2025, Jamin Kepastian Hukum
Dengan posisi hukum yang lebih tinggi, PP ini secara otomatis menjadi payung hukum yang menguatkan legitimasi Perpol 10/2025. Hal ini krusial untuk melindungi aturan teknis kepolisian itu dari potensi gugatan hukum di masa depan.
Wahyuni juga menilai PP memberikan hierarki hukum yang lebih kuat dibandingkan Perpol, sehingga memperkuat legitimasi dan daya ikat dari substansi yang diatur.
"PP berfungsi sebagai instrumen proteksi yang mengamankan Perpol 10/2025 dari gugatan atau permasalahan hukum di masa mendatang," jelasnya.
Benteng Hierarki Hukum dan Pernyataan Politik
Lebih jauh ia menjelaskan, secara fundamental, penerbitan PP ini memiliki dimensi strategis yang berlapis. Dari kacamata hukum, posisi PP yang berada di atas Perpol dalam hierarki peraturan perundang-undangan memberikan fondasi yang jauh lebih solid.
"Pertama, dari aspek hierarki peraturan perundang-undangan, PP berada di posisi yang lebih tinggi dibandingkan Perpol, sehingga memberikan landasan hukum yang lebih kokoh. Kedua, PP berfungsi sebagai benteng perlindungan terhadap Perpol 10/2025 dari berbagai gugatan atau permasalahan hukum yang mungkin muncul. Ketiga, secara substansial, PP memperkuat orientasi dan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kapolri," urai Wahyuni.
