Infografis
- Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) baru guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi Peraturan Kapolri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025.
- PP ini secara strategis bertujuan mengakhiri polemik serta mengamankan implementasi Perpol 10/2025 dari potensi gugatan hukum.
- Keputusan ini menjadi pernyataan politik pemerintah yang menunjukkan keselarasan visi reformasi antara eksekutif dan institusi Polri.
Lebih dari sekadar dokumen legal, langkah ini juga dibaca sebagai sebuah pernyataan politik yang kuat dari pemerintah mengenai arah kebijakan keamanan nasional.
"Dengan demikian, PP bukan hanya instrumen hukum formal, tetapi juga merupakan pernyataan politik yang jelas dari pemerintah tentang arah kebijakan kepolisian nasional. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki visi yang terintegrasi dengan kepemimpinan Polri dalam upaya mereformasi dan memprofesionalkan institusi kepolisian Indonesia," bebernya.
Kehadiran PP ini secara efektif meredam perdebatan mengenai konstitusionalitas Perpol 10/2025, terutama terkait tudingan bahwa aturan tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"PP secara efektif menutup perdebatan tentang konstitusionalitas Perpol 10/2025. Dengan adanya PP yang diterbitkan langsung oleh pemerintah, tudingan bahwa Perpol bertentangan dengan keputusan MK menjadi tidak relevan lagi, karena PP memberikan legitimasi hukum yang lebih tinggi," tambahnya.
Langkah cepat pemerintah ini juga menunjukkan adanya sinergi dan visi yang selaras antara pucuk pimpinan eksekutif dengan institusi Bhayangkara.
Dia menilai, langkah ini menunjukkan adanya sinergi yang baik antara eksekutif dengan kepemimpinan Polri. Koordinasi dan keselarasan visi antara Presiden Prabowo dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo menjadi kunci dalam mewujudkan reformasi kepolisian yang komprehensif dan berkelanjutan.
