KemenHAM: Pelanggaran HAM oleh Perusahaan Paling Banyak Terjadi di Sektor Lahan

Suara.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengungkapkan bahwa kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh perusahaan yang paling banyak diterima pemerintah selama ini berasal dari sektor lahan atau perkebunan.

Direktur Penyusunan dan Evaluasi Instrumen HAM KemenHAM, Sofia Alatas, mengatakan laporan yang masuk ke kementeriannya umumnya berkaitan dengan konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat, baik masyarakat adat maupun warga sekitar.

"Kebanyakan di tingkat lahan, itu kasus yang terbanyak masuk ke kita adalah terkait pertanahan. Apakah dengan masyarakat adat, atau masyarakat biasa yang berdampak terhadap perusahaan," kata Sofia kepada media di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Sofia menjelaskan, setiap laporan dugaan pelanggaran HAM yang diterima KemenHAM akan melalui proses verifikasi dan pengategorian terlebih dahulu.

Jika ada indikasi pelanggaran hukum, maka tidak akan ditindaklanjuti oleh KemenHAM. Tetapi langsung diteruskan kepada aparat penegak hukum.

Menurut Sofia, dalam kasus yang melibatkan perusahaan, KemenHAM juga menyampaikan rekomendasi langsung kepada pihak perusahaan serta aparat penegak hukum jika diperlukan.

"Kalau ada kekaitan dengan pelanggaran HAM, itu dianalisis, dikomunikasikan, langsung dikeluarkan rekomendasi, langsung kepada instansi yang terkait," tuturnya.

Terkait data jumlah perusahaan yang dilaporkan atau diduga melakukan pelanggaran HAM, Sofia menyebut data tersebut tercatat di unit lain di lingkungan KemenHAM.

KemenHAM menilai maraknya konflik lahan yang melibatkan perusahaan menunjukkan pentingnya penguatan regulasi Bisnis dan HAM, terutama untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak masyarakat dalam aktivitas usaha di sektor-sektor berbasis lahan.