- Mendagri Tito Karnavian kunjungi wilayah terdampak bencana di Sumatra (20-22 Desember 2025) untuk percepatan pemulihan.
- Penanganan bencana mencakup pembersihan, distribusi logistik, pembangunan hunian, melalui sinergi pusat dan daerah.
- Kunjungan difokuskan pada pemetaan masalah daerah dan koordinasi lintas sektor untuk pemulihan infrastruktur dan layanan dasar.
“Dalam situasi krisis, masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai kepemimpinan, rencana penanganan, serta tahapan pemulihan. Narasi yang terkelola dengan baik akan membantu pemerintah tampil lebih terukur dan sistemik,” katanya.
Ia juga menilai pendekatan koordinatif yang dilakukan pemerintah perlu terus diperluas agar mampu menjangkau kebutuhan masyarakat terdampak secara lebih langsung.
“Korban bencana tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga warga yang kehilangan rumah, mata pencaharian, serta mengalami keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan,” ujarnya.
Selain memperkuat koordinasi pusat–daerah, Mendagri Tito Karnavian juga mendorong dukungan antarpemerintah daerah yang masih memiliki kapasitas fiskal untuk membantu wilayah terdampak bencana.
Menurut Irfan, langkah ini perlu diiringi dengan penguatan sistem pendanaan kebencanaan yang lebih pasti dan berkeadilan agar dapat berkelanjutan.
Seiring dengan membaiknya penanganan banjir bandang dan longsor di Sumatera, Irfan menilai penting bagi pemerintah untuk terus memperbaiki pola komunikasi kebencanaan di tingkat pusat, sehingga respons publik terhadap kebijakan penanganan bencana dapat terkelola dengan baik.
“Dalam komunikasi krisis, kritik merupakan bagian dari mekanisme koreksi. Pengelolaan komunikasi yang terbuka dan proporsional akan membantu menjaga kepercayaan publik,” katanya.
Ia berharap percepatan penanganan bencana di Sumatera tidak hanya dilakukan dari sisi teknis, tetapi juga diiringi dengan penguatan komunikasi publik yang mencakup transparansi data, empati dalam penyampaian pesan, keterbukaan terhadap masukan, serta keadilan dalam persepsi publik.
“Penanganan bencana merupakan bagian dari komitmen kemanusiaan negara. Kepemimpinan yang kuat tercermin dari kemampuan mengorkestrasi solidaritas dan menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama,” kata Irfan.
Baca Juga: Bukan Pemerintah, Bantuan Gereja untuk Bencana Sumatra Disalurkan Lewat KWI dan Keuskupan
