Dulu Dibatalkan MK, Kenapa Pasal Penghinaan Presiden Kini Ada Lagi?

Suara.com - Publik kembali menyoroti kehadiran pasal kontroversial terkait penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

Pasal yang kerap dianggap sebagai ancaman bagi kebebasan berpendapat ini sempat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) di masa lalu. Lantas, mengapa pemerintah memutuskan untuk "menghidupkannya" kembali di KUHP baru?

Pemerintah, melalui Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej, memberikan penjelasan mendalam mengenai alasan di balik keputusan tersebut. Menurutnya, perumusan pasal ini justru berangkat dari pertimbangan atas putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

Secara spesifik, Eddy, sapaan akrabnya, merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang membatalkan Pasal 134 dan Pasal 136 bis dalam KUHP lama.

“Jadi, ada putusan MK tahun 2006. Kalau teman-teman masih ingat, itu persoalan mobil Jaguar. Pasal 134 dan 136 bis itu diuji di Mahkamah Konstitusi, dan MK membatalkan pasal itu,” ujar pria yang akrab disapa Eddy, dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (5/1/2026).

Lalu, apa yang membuat pasal lama itu bermasalah? Eddy menjelaskan bahwa MK membatalkan pasal tersebut karena sifatnya bukan delik aduan. Artinya, siapa saja bisa melaporkan dugaan penghinaan terhadap presiden, yang membuka celah besar untuk kriminalisasi dan politisasi.

“Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi itu lah pemerintah dan DPR membentuk pasal penghinaan terhadap lembaga negara. Cuma kami batasi. Kalau pakai KUHP lama, itu Ketua Pengadilan Negeri dihina, Kapolres dihina, bisa kena pasal itu, tetapi pasal yang ada dalam KUHP baru itu sudah dibatasi,” katanya sebagaimana dilansir Antara.

Perbedaan fundamental inilah yang menjadi argumen utama pemerintah. Dalam KUHP baru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pasal penghinaan presiden diubah total menjadi delik aduan absolut.

Artinya, laporan hanya bisa dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan secara langsung, dalam hal ini adalah Presiden atau Wakil Presiden itu sendiri.

Tidak hanya itu, cakupan pejabat yang dilindungi pun sangat dibatasi. Jika dulu hampir semua pejabat bisa menggunakan pasal serupa, kini hanya segelintir pimpinan lembaga tinggi negara yang masuk dalam cakupan.

“Jadi, sangat terbatas, dan itu delik aduan. Dalam delik aduan, yang harus mengadukan itu adalah pimpinan lembaga,” jelasnya.

Pimpinan lembaga yang dimaksud adalah Presiden dan Wakil Presiden, pimpinan MPR RI, DPD RI, DPR RI, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.

Ancaman Pidana dan Pengecualian

Untuk lebih jelasnya, Pasal 218 KUHP baru mengatur secara spesifik tentang penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wapres.

Pasal 218 ayat (1) berbunyi: “Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Namun, yang terpenting adalah ayat berikutnya yang memberikan pengecualian.

Pasal 218 ayat (2): “Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.”

Klausul "untuk kepentingan umum" ini menjadi pembeda krusial yang diharapkan dapat melindungi kritik yang bersifat konstruktif.

Sementara itu, penghinaan terhadap lembaga negara diatur dalam Pasal 240 KUHP baru dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa tuntutan hanya bisa dilakukan berdasarkan aduan tertulis dari pimpinan lembaga negara yang dihina.

Perlu dicatat, meski telah disahkan, KUHP baru ini tidak langsung berlaku. Berdasarkan Pasal 624, undang-undang ini baru akan efektif berjalan tiga tahun setelah tanggal diundangkan, atau tepatnya pada 2 Januari 2026.