- Tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan pemerintah diatur sebagai delik aduan absolut, diumumkan Albert Aries (5/1/2026).
- Simpatisan atau pihak ketiga tidak dapat melaporkan penghinaan terhadap presiden, hanya presiden sendiri yang berhak mengadukan.
- Pengaduan resmi terkait Pasal 218 harus dibuat secara tertulis langsung oleh kepala negara yang merasa terhina.
Suara.com - Tim Penyusun KUHP, Albert Aries menegaskan jika tindak pidana terhadap pemerintah dan presiden merupakan delik aduan. Sehingga hal itu menutup celah bagi simpatisan yang ingin melaporkan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah.
“Pengaturan Pasal 218 tentang penyerangan harkat martabat diri presiden, penghinaan presiden dan Pasal 240 tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara sebagai delik aduan,”kata Albert, di Kementerian Hukum, Seni (5/1/2026).
Sehingga, ke depan para relawan atau simpatisan, tidak bisa membuat aduan jika merasa tersinggung jika kepala negara mendapatkan tindakan penghinaan.
“Menurut saya sekaligus menutup celah buat simpatisan, relawan atau pihak ketiga manapun yang mengatasnamakan kepentingan presiden untuk membuat aduan. Jadi ditutup kemungkinannya karena delik aduannya adalah delik aduan absolut,” imbuhnya.
Jika presiden merasa kehormatannya diserang atau terhina oleh pernyataan dari masyarakat. Maka kepala negara bisa membuat aduan secara tertulis.
“Artinya untuk pasal 218, hanya presiden atau kepresiden sendiri yang bisa membuat pengaduan, pengaduan bisa dibuat secara tertulis,” jelasnya.
“Dan kalau untuk pasal 240, hanya kemungkinan berbeda yang tadi sebutkan awalnya hanya ada lima, di luar lima tadi tidak bisa, yang bisa membuat pengaduan baik secara langsung maupun secara tertulis,” imbuhnya.
